Tojo Una-Una (Sulteng),R24Jam
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah terksen diskriminatif dan bermuatan nepotisme,dalam Proses kerjasama dengan media
Kritik tersebut muncul setelah sejumlah pihak mengungkapkan ketidakpuasan terhadap seleksi media yang dianggap tidak transparan dan cenderung menguntungkan pihak terdekat.
Salah satu media yang terkena dampaknya adalah Radar Nusantara Group,yang sebelumnya telah memenuhi semua persyaratan yang diminta dalam rapat-rapat KPU. Namun, secara tiba-tiba media ini tidak diikutsertakan dalam rapat lanjutan tanpa pemberitahuan yang jelas dan akhirnya ditolak
M.Ihsan, seorang wartawan dari Media Nusantara Grub, mengatakan bahwa KPU Touna seharusnya menjalankan kerjasama dengan media secara lebih terbuka dan adil untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik
"KPU Touna harus adil dan transparan soal aturan kerjasama media, sekaligus dengan anggaran Media berikan kesempatan yang sama bagi semua Mengingat anggaran ini khan dana negara yang cukup besar,bukan dana Pribadi , tidak boleh terkesan diskriminatif," tegas M.Ihsan
Selain itu ,M.Ihsan juga menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan oknum salah satu wartawan yang mendapatkan jatah dua media,dengan cara menggunakan nama orang lain yang tidak berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik,meskipun KPU Touna sebelumnya telah menegaskan keputusan dari rapat pleno yang melarang satu orang menggunakan dua media,dan harus dari wartawan yang bertugas di Touna,kenyataannya aturan ini tidak dijalankan dengan konsisten bahkan memihak.
"Khan KPU sendiri yang menetapkan aturan dari hasil rapat pleno tidak boleh satu orang pakai dua media,namun tampaknya ada penyimpangan kami temukan,Kami menduga ada oknum di KPU Touna yang bermain mata demi meraut keuntungan pribadi," lanjutnya.
M.Ihsan menambahkan selang menghadapi pra Pemilihan Kapala daerah (Pilkada) 2024 penting bagi KPU Touna untuk lebih mengedepankan kerjasama yang inklusif dengan berbagai pihak Secara akuntabilitas dan transparansi sehingga bisa menciptakan suasana yang lebih baik kedepan.
"Langkah ini tidak hanya untuk menjaga integritas lembaga, tetapi juga untuk membangun kepercayaan Publik bahwa KPU dapat bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan profesional"pungkasnya.
Laporan : Redaksi Radar Nusantara Group.
0 Komentar