Dan Desakan Koalisi LSM Kalsel Agar Pansus Segera di Bentuk Secepatnya
Martapura,R24Jam
Terus Bergulir di DPRD Banjar Aundensi usulan dari Koalisi Lintas LSM Kalsel dengan DPRD Banjar Agar Pansus PT Baramarta segera di bentuk pada pagi tadi di terima oleh Saidan Fahmi di ruang rapat terbuka kab. Banjar,
Pertemuan bersama para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lintas LSM Kalsel ini, memberikan sejumlah alasan tentang pentingnya membentuk Pansus untuk mengakhiri pro dan kontra terhadap persoalan di PT Baramarta.
“Dengan membentuk pansus di harapkan mempermudah gerak dan payung hukum juga jelas,untuk mengurai Permasalahan PT Baramarta lebih kuat dan tentunya di lindungi secara hukum dan Politik,” ujar Aliansyah Ketua Lsm KPK-APP.
Kita harus kawal supaya pansus Baramarta segera terbentuk sebab selama ini banyak sekali kecurigaan & tuduhan-tuduhan yang sangat merugikan baramarta, jadi supaya asumsi & opini masyarakat tidak liar & semakin memperpuruk perusahaan milik distrik banjar sebaiknya di letakan pada jalur konstitusi, yaitu lewat pansus sehingga para wakil rakyat bisa membedah & menggali digunakan sebenarnya yg terjadi di perusda baramarta sehingga terang benderang,” tambahnya.
Kesepakatan lintas LSM Kalsel dengan DPRD Banjar agar pansus PT Baramarta di rencanakan sebelum akhir bulan atau tanggal 28 Februari 2023.
Saidan Fahmi perwakilan DPRD Banjar sudah sepakat usulan tentang Pansus agar segera di bentuk karena itu sangat penting dan menurutnya itu sangat mudah dan gampang tidak sesusah membentuk hak angket.
Menurutnya, sebenarnya Pansus PT Baramarta sudah mulai di jalankan sejak Ada Aksi unjukrasa kamis kemarin, seminggu yang lalu.
Seorang mantan anggota dewan Kasmili juga ikut bersuara bahwa pihaknya mendukung penuh kepada DPRD Banjar membentuk Pansus PT Baramarta, siap melakukan gugatan hukum pidana atau perdata kepada setiap orang yang menghalangi tujuan pihaknya menyelamatkan perusahan milik Pemkab Banjar yang juga milik masyarakat Kabupaten Banjar.
“Kita siap memberikan dukungan penuh agar di bentuk pansus, supaya perusahaan PT Baramarta mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat kab.banjar khususnya, karana PT Baramarta bukan milik individu tetapi milik publik,jadi kita dan siapapun berhak untuk menjadi pengawasnya,” tutupnya.
(Reza radar24jam)
0 Komentar