Lampung Tengah,RM
Perwakilan petani singkong mendatangi Komisi II DPRD Lampung Tengah, Adukan minimnya hasil panen dan kelangkaan pupuk bersubsidi, Senin 09 Januari 2023.
Kesejahteraan petani singkong di Lamteng, semakin hari semakin terancam. Butuh tangan besi dan kebijakan yang berpihak untuk mengangkat kesejahteraan para petani singkong.
Naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) berapa waktu lalu, semakin memperburuk keadaan. Belum lagi biaya perawatan, ditambah dengan biaya upah angkut saat panen turut melambung tinggi.
Diperparah lagi pupuk subsidi tanaman singkong ditiadakan oleh pemeritahan, maka tak dipungkiri, sungguh malang dan histeris nasib petani singkong.
Menindak lanjuti hal itu, Komisi II DPRD Lamteng (Lampung Tengah) melakukan hearing dengan perwakilan Asosiasi petani singkong Lamteng serta perwakilan Perusahaan Tapioka.
Hearingpun akhirnya dilakukan di ruang rapat 1, dipimpin oleh Bahroji, selaku ketua komisi II DPRD Lamteng beserta 4 anggota komisi II lainnya.
"Disini kami menyuarakan jeritan hati dan nasib kami para petani singkong di Lamteng, dengan beban potongan atau rafaksi yang cukup tinggi, maka, bila kondisi seperti ini dibiarkan, mau jadi apa nanti nasib petani," Jelas Kurniawan.
Tidak semuanya petani memiliki lahan, Kata Kurniawan, "Sebagian para petani, ada yang menanam singkong dengan cara menyewa lahan, kisaran harga 6 juta, per hektarenya, belum lagi harga jual singkong yang tak menentu, dan pupuk yang langka, ungkapnya.
"Sewa 6 juta, biaya perawatan bisa mencapai 8 juta an lebih. Dengan kisaran harga singkong sekitar 1210 rupiah per kilo gram, dipotong 27 persen, yo tipis hasilnya mas, "kata Kurniawan.
Dasrul Aswin selaku pengurus Asosiasi petani singkong Lamteng menyampaikan bahwa saat ini seluruh petani singkong di Kabupaten Lampung Tengah mengeluh dan merasa dirugikan oleh pihak perusahaan.
Sebab petani singkong saat ini tidak lagi menerima pupuk subsidi dari pemerintah, namun di satu sisi pihak perusahaan masih bermain harga, membeli hasil singkong dari petani dengan cara membesarkan rafaksi/potongan harga.
"Dari harga Rp. 1.210 per kilo berikut potongan atau repaksi sebesar 27%, petani juga harus menanggung harga pupuk yang mahal karena subsidi tidak ada lagi. Lantas, dari mana lagi keuntungan kami ?" Ungkap Dasrul.
Menyikapi aspirasi para petani Ubi Kayu, Ketua Komisi II DPRD Lamteng mengatakan, pihaknya selaku wakil rakyat akan sesegera mungkin memanggil pihak perusahaan-perusahaan tapioka.
Menurutnya, permasalahan harga singkong ini selalu terjadi disetiap tahunnya, dan seringkali terkendala dengan tidak pro aktifnya komunikasi dari sejumlah perusahaan yang selalu mangkir dari panggilan DPRD Lamteng.
"Dalam waktu dekat ini, segera akan kita panggil seluruh perusahaan tapioka, tanpa terkecuali, dan apabila mereka tidak mengindahkan panggilan kita. Jangan salahkan apabila nantinya kami (anggota DPRD Lampung Tengah) dengan para petani singkong akan mendatangi perusahaan-perusahaan itu," tegas Bahroji. (iswan/jt)
0 Komentar