Radar 24jam

Radar Nusantara Group

TERINDIKASI SYARAT KECURANGAN DI PILKADES PANDAN SARI

Aceh singkil, Radar24jam.com |Pelaksanaan Pemilihan Kepala kampung pandan sari kec.simpang kanan Kabupaten Aceh singkil, Minggu (14/11/2021), di pelataran Desa setempat masih menyisakan persoalan. Pasalnya dalam pesta demokrasi tersebut diduga banyak terjadi kecurangan.

Sehingga salah satu kandidat calon kepala kampung,Arbasar melalui kuasa hukum nya ALFIANDA.SH & PATNERS tertanggal 15 November 2021 melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan kepala kampung pandan sari, Camat simpang kanan, Bupati Aceh singkil . “Menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh panitia pada tahap Pilkades yang dilakukan pada hari minggu 15 november 2021,” kata Arbasar Calon nomor urut 1 melalui kuasa hukum nya.

keterangan ini diperoleh dari 3 anggota panitia pemilihan kepala kampung (P2K) pandan sari serta saksi kandidat nomor urut 1, keberatan tersebut dipastikan ada dasar yang kuat karena ada beberapa alat bukti dan kejanggalan yang ditemukan oleh tim dalam setiap tahapan Pilkades pandan sari. Disebutkan kejanggalan yang menjadikan keberatan diawali
pelaksanaan tata tertib diduga menguntungkan salah satu pihak Calon kepala kampung.”

Bukti-bukti dan keterangan dari 3 Anggota P2K serta saksi nomor urut 1 ,diketahui adanya kecurangan dimulai dari jumlah surat undangan yg dicetak,surat undangan yang masuk kepanitia,surat suara yang tersisa yang tidak dipergunakan tidak sesuai dari hasil penjumlahan surat suara yg sah dicoblos secara keseluruhan saksi saat menjelaskan kepada radar24jam.com.

secara umum melalui mekanisme panitia semestinya menjalankan standart operasional prosedur (SOP) Merujuk pada PERBUP DAN QANUN Yang diberlakukan sebagai dasar payung hukum atas penyelenggaraan seluruh tahapan sampai pelaksanaan pemilihan juga sampai penetapan kandidat pemenang yang sah secara hukum,”

Ditambah lagi Petugas pemuktahiran data pemilih (P2P) juga tidak dilkasanakan/dibentuk oleh B
ketua P2K badan permusyawaratan kampung yang juga diatur dalam perbup korelasinya ini jelas cacat hukum,ungkap kandidat nomor urut 1,dari ke 3 anggota P2K menerangkan kepada awak media, seharusnya yang berkaitan dengan pendataan pemilih tetap itu diemban oleh petugas khusus pemuktahiran data pemilih (P2P),ini malah diperintahkan ketua P2K kepada kami selaku anggota P2K untuk mengumpulkan kartu keluarga dari masyarakat entah untuk apa pun kegunaanya kami gak tau sebab nya kami pun tidak begitu dilibatkan setiap ada Rapat di P2K.

Komisi KPPS pun tidak tertib administrasi,karena ditemukan ada pemilih yang terdaftar di dpt namun tidak diberikan hak suaranya padahal ia hadir mengusulkan diri agar bisa ikut memilih, namun pihak KPPS menolak,” ujarnya.

“sebab tidak menandatangani hasil berita acara rekapitulasi pemungutan suara, karena kami keberatan melakukan penyanggahan ke kecamatan simpang kanan karena kuat dugaan kami apa yang dilasanakan oleh P2K DAN KPPS, syarat kecurangan dan tidak sesuai prosedur aturan” pungkas Arbasar. (Ns)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *