Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Pilkades dalam situasi Pandemi COVID-19, B.A.I. desak Bupati Aceh Singkil Pertegas Soal Anggaran!

Aceh singkil, radar24jam.com |Badan Advokasi Indonesia (BAI) Kabupaten Aceh Singkil mendesak Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk mempertegas ketersediaan Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak Tahun 2021 di tengah Pandemi Covid-19.

Pasalnya hingga hari ini sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak berdasarkan ketetapan Bupati, dinilai masih mengalami banyak kendala baik dari sisi Penganggaran maupun Sosialisasi Penyelesaian Konflik/Sengketa.

Sekjen BAI Aceh Singkil, Alfianda kepada media ini Sabtu 13/11/2021, menjelaskan bahwa saat ini banyak Panitia Pemilihan Kepala Desa di Aceh Singkil yang hendak mengundurkan diri dengan alasan tidak jelas anggaran yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan.

“tahapan Pilkades Serentak 2021 di Aceh Singkil sudah berjalan hingga penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Akan tetapi Panitia Pilkades mengeluh dengan minimnya anggaran yang dialokasikan, sebab Pilkades tahun ini berada dalam situasi Pandemi Covid-19 sehingga Panitia wajib menerapkan Protokol Kesehatan dan maksimal 500 pemilih dalam setiap TPS sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah. Nah, hal ini tentu akan berimplikasi kepada jumlah Anggaran dan teknis Penyelenggaraannya” Pungkas Alfian.

Menurut Pengacara muda ini dengan adanya ketidakjelasan pada anggaran Pilkades, berakibat pada melemahnya kinerja Panitia Pemilihan proses tahapannya menjadi pincang. Sebab ia mengetahui persis banyaknya beban pembiayaan dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini.

“Dari hasil pengamatan kami dilapangan, masih terdapat Kepala Desa yang enggan mengalokasikan Kebutuhan Anggaran Pilkades dalam KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-2019 kedalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan, dalam hal terdapat kekurangan Anggaran”,Terangnya.

Alfian menyayangkan tindakan Penjabat (Pj) Kepala Desa tersebut, dia menilai seharusnya Pj. Kepala Desa turut serta dalam mensukseskan Pilkades bukan malah mempersulit.

“Padahal Kemendagri sendiri telah menegaskan kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkades bahwa Kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui APBD Kabupaten Kota dan Dana Desa Tahun 2021 namun saya menilai terdapat kelemahan dalam Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021, karena tidak diatur lebih lanjut mengenai Pembiayaan itu tadi”.Tutupnya.

Menanggapi hal itu, beberapa Anggota Panitia Pilkades di Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Gunung Meriah membenarkan adanya kendala dalam ketersediaan Anggaran Pilkades.

Salah seorang anggota P2K di Kecamatan Singkil Utara mengatakan bahwa alokasi dana untuk Pilkades di desa nya disediakan hanya Rp 15 juta.

Dia menjelaskan, bahwa dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk menghelat pilkades 14 November mendatang sekitar Rp. 35 juta, sedangkan saat ini baru ada anggaran dari Desa sebesar Rp. 15 juta, sisanya panitia menyerahkan ke Pemdes melalui BPG untuk dicarikan solusi.

Mungkin ada pos-pos pembiayaan yang di coret atau dihilangkan, yang jelas dalam menyusun anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan.

“Ya, kami sudah mengajukan sudah kebutuhan biaya, nantinya silakan Pemdes dan BPG lah yang bermusyawarah, yang penting kami panitia bekerja sesuai tahapan dan semuanya sudah terinci terkait kebutuhan anggaran biaya nya,” ujar salah seorang panitia yang tidak ingin namanya dipublikasi kepada wartawan, Jumat (12/11).

Karena apapun dan berapapun dana yang diberikan oleh Pemdes, semuanya untuk tahapan dan kebutuhan di Pilkades.

“Intinya kami akan bekerja profesional saja dan siap mensukseskan Pilkades. Cuman karena panitia Pilkades dibentuk dan dilantik oleh BPG, maka kami serahkan kebutuhan pembiayaan Pilkades kepada Pemdes dan BPG. Dari mana dan dengan cara apa untuk mendapatkan dana untuk Pilkades itu semua diluar kewenangan kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) Perwakilan Gunung Meriah, Rudi Hardiansyah menambahkan bahwa pihaknya selain mengalami kendala dari sisi penganggaran juga terkendala dalam Penyelesaian Sengketa.

“Khusus kecamatan Gunung Meriah, saya melihat salah satu desa terancam akan gagal dalam menyelenggarakan Pilkades serentak tahun ini yaitu Desa Sanggaberu Silulusan, padahal Aturan mainnya sudah jelas. Namun masih saja ada permasalahan yang saya pikir akibat dari ketidaktegasan Pemda dalam menyikapi hal ini,” Ucapnya.

Sebelumnya ia menemukan fakta adanya Pihak-pihak yang menyepakati untuk melakukan pengutipan Dana kepada Para Calon Kepala Desa akibat kekurangan Anggaran Biaya Pemilihan.

“Hal yang demikian tentunya tidak dibenarkan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” Ucap Rudi.

Diketahui, pelaksanaan tahapan Pilkades di Aceh Singkil sempat mengalami berbagai permasalahan dan mendapatkan protes dari sejumlah kalangan. Sehingga diharapkan Bupati Aceh Singkil dapat meninjau kembali dan Menyempurnakannya,agar para penyelenggara ditingkat desa tidak menjadi blunder dan lemah, serta memperkecil peluang gugatan PTUN.(Ns)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *