Radar 24jam

Radar Nusantara Group

“Kadis DPMPD Kabupaten Pandeglang:Kades Tidak Bisa Memberehentikan Perangkat Desa Tanpa Prosedur”

Pandeglang, radar24jam.com |

Pelantikan Kepala Desa Dikabupaten Pandeglang pada hari ini Senin 08-11-2021,Kepala Desa yang dilantik ini sebanyak 206 Kades yang telah memenangkan Ajang Pilkades pada 17 Oktober 2021,kurang lebih 60% Kepala Desa yang dilantik ini adalah bukan Inchumbent,melainkan Kepala Desa Pendatang Baru.

Ikrar Sumpah Janji telah Diikrarkan,yang mana Poin Ikrarnya adalah akan mengabdikan diri Kepada masyarakat ,patuh kepada Peraturan,dan akan berjanji menjalankan Amanah dalam menduduki jabatan yang diemban.

Dalam hal ini Kadis Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa(DPMPD)Donie mengucapkan Rasa Syukur telah terlaksananya Pelantikan ini dengan sukses dan juga mengucapkan Selamat kepada Para Kepala Desa yang terpilih.

“Saya Bersyukur sudah terselenggarakannya Pelantikan 206 Kepala Desa Dikabupaten Pandeglang,dan saya ucapkan selamat dan Sukses untuk Kepala Desa yang terpilih,”ungkap Doni.

Juga Donie menyinggung terkait Kepala Desa yang baru menjabat atau Inchumbent untuk tidak melakukan penggantian Perangkat Desa Didesa masing-masing tanpa mengacu kepada Prosedur dan peraturan yang sudah ada.

“Untuk Semua Kepala Desa yang sedang atau yang baru Menjabat,saya menghimbau supaya tidak memberhentikan Perangkat Desa tanpa ada Prosedur yang sudah ditentukan,”jelasnya.

Lebih lanjut Diruang Kerjanya Donie juga mengatakan bahwa,ada memang hal-hal yang bisa atau harus diganti Perangkat Desa,seperti ketika Melanggar Aspek Hukum,terus juga ketika dalam tugas sebagai Perangkat Desa tidak mematuhi peraturan Didesa dengan diberi Surat Surat Peringatan(SP)1sampai 3.

“Bisa saja Perangkat Desa diganti atau diberhentikan,ketika misalnya melanggar Aspek Hukum,atau dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat,itupun harus ditempuh dari mulai surat SP 1 sampai 3,”ujarnya.

Terus juga ketika Masyarakat Didesa mana saja yang ada Dikabupaten Pandeglang,mengusulkan kepada Desa untuk mengganti Perangkat Desa,itupun tidak serta merta dipenuhi permintaan Masyarakat,kalaupun misalnya ada aduan dari Masyarakat tentang Perangkat Desa itu sendiri contoh sudah melanggar,itupun dari Masyarakat harus berdasarkan bukti.

“Kalau misalkan ada usulan dari Masyarakat Kedesa untuk mengganti Perangkat Desa,Didesa mana saja,dengan alasan misalkan perangkat Desa itu melanggar aturan,Masyarakat itu sendiri harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat,”pungkas Doni Senin 08-11-2021.

(cepz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *