Radar 24jam

Radar Nusantara Group

“DPC GMNI Pandeglang;RAPORT MERAH PEMKAB PANDEGLANG”

“DPC GMNI Pandeglang;RAPORT MERAH PEMKAB PANDEGLANG”

Pandeglang, radar24jam.com- Dalam momentum Sumpah Pemuda,Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) pandeglang,dalam orasinya yang dilakukan di Kantor Bupati,DPRD,dan Tugu Jam,menyampaikan penilaian catatan merah terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang,karena dirasa masih kurang maksimal peran Pejabat pemkab Pandeglang dalam menuntaskan problematika yang membuat Masyarakat tidak sejahtera.

“Dalam situasi Pandemic Covid19 semua daerah dituntut bagaimana untuk membangkitkan roda perekonomian agar Masyarakat mampu bangkit disituasi Pandemic ini.Akan tetapi melihat kondisi Pemkab Pandeglang masih jauh, para pemangku Kebijakan untuk mensejahterakan Masyarakatnya.Bupati selaku Kepala Daerah harus bertanggung jawab atas carut-marutnya kinerja OPD atau Dinas yang sudah melakukan kejahatan untuk memperkaya kelompoknya,bagaiman good governance(Pemerintahan yang bersih)tercapai jika para Organisasi Perangkat Daerah(OPD)bermental Korup,sehingga dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah tidak Becus membawa perubahan untuk Kesejahtraan Masayarakatnya,”ujar TB Apandi selaku Ketua Cabang DPC GMNI Pandeglang Kamis 28-10-2021.

Dikatakan juga oleh TB Apandi bahwa”Dinas Pendidikan yang seharusnya menjadi contoh bagi kaum muda,akan tetapi melihat Dinas Pendidikan hari ini yang begitu banyak persoalan seperti,Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kebutuhan untuk sekolah seperti Pengadaan TABLET dari BOS Kinerja 2019 yang menelan Angka 15,
9 Miliaran,ini harus menjadi catatan merah karena sudah merugikan Negara.
Kami juga menilai persoalan Infrastruktur yang tidak merata pembangunannya,karena infrastruktur bagian dari kemajuan suatu Daerah,akan tetapi bukan lagi Rahasia,ketika kita melihat Dipandeglang ini,masih ada Oknum KORDINATOR PROYEK ini harus disingkirkan karena akan berdampak pada pengurangan Anggaran Pembangunan,sehingga akan berakibat buruk terhadap Kualitas dan Kuantitas pekerjaan,karena adanya SETORAN PROYEK,”ungkap Tb Apandi.

Maulana Yusup Korlap 1 Aksi dalam momentum ini mengatakan,”perihal adanya Rotasi Mutasi kekosongan Jabatan dibeberapa Instansi harus jauh dari tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme(KKN)jangan sampai dijadikan ajang balas jasa Pilkada,apalagi jual beli Jabatan dalam hal ini,”tegasnya.

Juga maulana Yusuf menegaskan,”Kami juga melihat peran Fungsi DPRD Pemkab Pandeglang terkesan belum sepenuhnya mengabdikan,sebagai penyambung lidah Rakyat,Bagaimana tidak,berdasarkan temuan Audit Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK RI)terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun Anggaran 2020 menjadi temuan BPK RI,diantaranya kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas RP 563 juta,pembayaran Belanja penunjang Reses bermasalah dalam laporan realisasa,anggaran 2020 menganggarkan barang dan jasa sebesar RP 513,4 Miliar,terus adanya jasa rekayasa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Raperda serta temuan yang lainnya,artinya sudah jelas bahwa DPRD Pandeglang bermental Pengkhianat Rakyat dan pantas mendapatkan RAPORT MERAH dari semua Elemen,”ungkap Maulana Yusuf.

Hata,selaku Korlap ll juga mengungkapkan,”Kami menyikapi persoalan Aparatur Penegak Hukum(APH)yang dinilai belum seluruhnya maksimal dalam mengusut tindakan Pidana Korupsi ditubuh Instans Pemkab Pandeglang.GMNI juga menantang kepada Kejari Pandeglang untuk mengusut dan menuntaskan persoalan yang merugikan Uang Negara,seperti kasus adanya Dugaan Markup Anggaran Tsblet Didinas Pendidikan dan persoalan lainnya,harus sampai tuntas jangan seperti MACAN OMPONG.Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan,serta Kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara(Dominus Litis)mempunyai kedudukan Sentral dalam Penegakan Hukum,”pungkas Hata.

(cepz/team).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *