Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Tak taat Aturan, BAI Somasi Pemda dan Perusahaan di Aceh Singkil Terkait CSR dan Plasma

Aceh Singkil, Radar24jam.com

Badan Advokasi Indonesia melayangkan surat somasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan di Aceh Singkil yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dan Plasma.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen BAI Aceh Singkil, Alfianda, S.H. kepada media. Dikatakannya bahwa selama ini implementasi atau pelaksanaan program dan kegiatan TJLSP di Kabupaten Aceh Singkil tidak menyentuh substansi maksud dan tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
yang tinggal disekitar perusahaan.

“Sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Pasal 15 butir b Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan/atau Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor:98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang sudah dua kali direvisi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:29 Permentan/KB.410/5/2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.21/Permentan/KB.410/6/2017.”

Ditambahkannya selain kewajiban CSR Para Pemegang HGU perkebunan di Aceh Singkil wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 % dari luas tanah yang diberikan Hal Guna Usaha. Hal mana juga telah dipertegas dalam turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan PP Nomor 18 Tahun 2021.

“Dari penelusuran kita sampai dengan saat ini belum ada satupun perusahaan perkebunan di Aceh Singkil yang merealisasikan kebun rakyat. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakpatuhan hukum Perusahaan.” Imbuhnya.

Menurut nya TJLSP atau CSR yang dipahami selama ini sebagai paradigma moralitas bersifat voluntary atau sukarela, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang tersebut diatas, harus dipahami sebagai paradigma yuridis telah menjadi mandatory atau kewajiban hukum bagi perusahaan yang berbentuk perseroan.

“Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/VI/2008 tentang pengujian Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (2) dan pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menolak permohonan uji materiil dengan essensi pertimbangan penolakan adalah “Dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai dampak aktivitas dunia usaha telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan negara dalam bentuk affirmative regulation, pelaku usaha harus membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat disekitarnya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran masyarakat dengan prinsip pareto superiority yaitu membangun dan mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Prinsip legitimasi dimana perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan. “

Untuk itu BAI telah mensomir pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
1.     Meminta kepada BUPATI ACEH SINGKIL untuk SEGERA melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dengan cara memfasilitasi pembentukan Forum Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada masing-masing Perusahaan atau Badan Usaha yang beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil serta menunjuk / menetapkan Tim Pendamping Forum TJSLP dalam pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di KABUPATEN ACEH SINGKIL yang terdiri dari:

I.  Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP;

II. Tim Pendamping Forum TJSLP yang berasal  dari perwakilan  perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, unsur Pemerintah Kabupaten dan   perorangan;

2.     Meminta kepada DPRK ACEH SINGKIL untuk MENGAWASI PELAKSANAAN Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

3.     Meminta kepada Para Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Aceh Singkil baik yang   karena kesengajaan ataupun kelalaiannya  menunaikan kewajibannya membayar berupa sejumlah uang atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Corporate Social Responsibility (CSR), diserahkan   kepada   Pelaksana   Pengelolaan Dana Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Tim Pendamping Forum TJSLP yang akan dibentuk;

4.     Meminta kepada Para Perusahaan di Kabupaten Aceh Singkil untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan;

5.     Meminta kepada BUPATI ACEH SINGKIL untuk memberikan sanksi administratif kepada Setiap Perseroan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP berupa :
–         Peringatan tertulis;
–         Pembatasan kegiatan usaha;
–         Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
–         atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan harapan supaya masalah ini segera ditindaklanjuti SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI SEJAK SOMASI INI DITERIMA. Apabila sesuai waktu yang telah kami tentukan ternyata BAPAK/IBU TIDAK MELAKSANAKANNYA, maka UPAYA HUKUM akan kami lakukan.” Tutup Alfian. ( Ns)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *