Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Kapolres Diduga Lalai Menindak Penambang Pasir Ilegal Pinggir Brantas, Kemanakah Aparat Penegak Hukum Selama Ini……????

Kediri, Radar24jam.com
Aliran sungai brantas yang membentang membelah kota kediri dan wilayah Kabupaten Kediri semakin rusak karena keberadaan galian sedotan paair ilegal yang membentang disepanjang bibir sungai.

Penambangan liar pasir di Sungai Brantas lebih berdimensi merugikan dibanding menguntungkan. Bagi segelintir orang, aktivitas penambangan liar itu mungkin saja menguntungkan dari sisi materi. Namun, keuntungan bagi sekelompok orang itu harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan terganggunya ekosistem sungai.

Dampaknya adalah longsornya bantaran sungai. Padahal keberadaan bantaran yang stabil akan menunjang perkembangbiakan jenis serangga air dan biota invertebrata yang merupakan sumber pakan ikan. Dengan kata lain, kerusakan bantaran dan tebing sungai sangat membahayakan ekosistem air serta bangunan penahan sungai.

Hal ini seperti yang terjadi di desa Jabon Kec Banyakan tetpatnya di GG 2 desa Jabon. Tambang pasir sedotan dipinggir sungai brantas terkesan di backingi oknum, sehingga luput dari tindakan pihak APH (Aparat Penegak Hukum).

Sementara itu salah satu warga yang sempat ditemui H (45) (nama -red) mengatakan terkait kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya penambangan pasir tersebut, Masyarakat berharap kepada pihak berwajib untuk menyetop aktivitas penambangan pasir. Selain itu juga menghukum pelakunya, backing-nya, pemilik kapal, dan pemberi modal.

“Perlu upaya lanjutan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Pertama, dengan pemasangan plakat larangan di Sungai Brantas. Selanjutnya dengan pengawasan keamanan bantaran dan tanggul dengan melibatkan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Ditempat terpisah saat awak media korfirmasi ke Kanit Pidsus Polresta kediri terkait penambangan liar di desa Jabon mengakatan maaf mas gak berani komentar kalo mau konfirmasi ke pak Kasat Reskrim saja.Dan di waktu yang sama pula Kapolresta Kediri AKBP Wahyudi saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak membalas sama sekali.

Ada Apakah dengan Aparat Penegak Hukum kita ….????seakan akan menutup nutupi adanya kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut.Diduga kegiatan ilegal ini menjadi sumber tambahan penghasil oknum oknum yang mencari kekayaan pribadi.

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp. 100 miliar, bagi penambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP),izin pertambangan rakyat (IPR),izin usahapertambangan khusus (IUPK) maupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

(Haans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *