Radar 24jam

Radar Nusantara Group

OKNUM POLISI BISNIS MIRAS DAN MENEMBAK WARGA MASYARAKAT KAMPUNG BATITA KABUPATEN SORONG SELATAN PAPUA BARAT

Sorong Selatan, Radar24jam.com

Pelanggarang Diskriminasi Terhadap Masyarakat Kampung Bariat Oleh Oknum Anggota Polisi Atas Nama O.D ini Membuat Rasa ketidak Nyaman terhadap masyarakat secara kusus pada pihak Korban saat ini, setelah Melakukan Kekerasan dan Melakukan Penembakan selama 6 kali itu tidak Merasa Bersalah dan bertanggungjawab atas korban yang di pukul.


Sebagai Generasi Papua Anak Negeri Sorong Selatan Mengutuk Kras Oknum Anggota Polisi yang melakukan Tindakan Itu terhadap Warga Masyarakat kampung Bariat. Onim Pertegas sehingga Kapolres Sorong Selatan, Kapolda Papua Barat, dan Pimpinan Kapolri untuk mengambil Tindakan Keras Segerah Proses Hukum terhadap Oknum Anggota Polisi Atas Nama OD ini sehingga menjadi Pelajaran Untuk Anggota yang Lain yang saat ini berada di lingkungan Masyarakat.


″Onim Pertegas Bahwa Tanpa SOP Oknum Anggota Polisi ini Melakukan Penembakan Terhadap Masyarakat adat ini Tanpa Mengikuti Tap SOP Polri, oleh sebab Itu Onim Berharap Para pimpianan Pimpinan Tertinggi untuk Segerah Memproses Oknum Anggota Polisi ini ketika Negara ini di Juluki sebagai Negara Hukum, maka Bukan Teori nya saja dapat kita membaca, Namu Implementasi Negara Hukum itu harus di terapkan Sehingga Sebagai Rakyat kecil puas dan tetap Menghormati Hal itu.″Tegasnya onim,selasa 27/7/2021:║5.43 wit.

‴Ferry Onim Aktivis Aliansi Masyarakat Adat. Sanagt Sesal atas tindakan Oknum Anggota Polisi atas tindakannya terhadap Warga Masyarakat Hanya yang di persoalkan Minuman kras yang disuru Oknum Korban Jual untuk Mencari keuntungan dari warga Masyarakat sehingga bisa Melakukan tidakan Anarksi dan Melakukan kekerasan Terhadap Masyarakat Kampung Bariat.


⁗Bapak Kapolri yang saya Hormati, Bapak Kapolda Papua Barat yang saya Hormati, dan Bapak Kapolres Sorong Selatan yang saya Hormati. Pertanyaan Saya Bahwa apakah Gajinya kurang terjamin dalam Kehidupan Oknum Anggota Polisi ini sehingga dia Bisa Melakukan Bisnis Penjualan Minuman keras (Miras) Secara Iegal, dan Mengajak Masyarakat lagi untuk Melakukan Bisnis Penjualan Minuman keras ini? Padahal di Kabupaten Sorong Selatan itu Pihak Penegak Hukum sendiri yang suipin minuman keras untuk Di Musnahkan dari masyarakat, dan Melarang Masyarakat Menjual minuman.
Ketika Masyarakat di Larang Jual minuman keras, Ternyata ada Anggota Polri yang Melakukan Penjualan Minuman lagi di Masyarakat? Apakah ada Aturan yang Melegalkan Okum Anggota Polisi Untuk Melakukan Perdagangan Bisnis Minuman Keras? Kalau ada peraturan yang Melegakan Hal itu. Maka Tolong Di Sampaikan terhadap Masyarakat kecil sehingga Warga Masyarakat dapat Mengetahui Peraturan Tersebut.


Ferry Onim Minta dengan Tegas Kapolres Sorong Selatan dan Kapolda Papua Barat untuk Segerah di tuntaskan Kasus ini sehingga Para korban dan Warga masyarakat kabupaten Sorong Selatan  semuanya Puasa ketidak ada tindakan keadilan di tengah Masyarakat. 


Onim Pertegas bahwa ada Beberapa Kasus Pelanggarang Oknum Anggota Polisi kabupaten Sorong Selatan sejak Tahun 2019, 2020 yang tidak di selesaikan Secara baik kasus HAM, dan Kasus Tanggal 19 di Kampung Klamit Pos Perbatasan Lintas Batas kabupaten Tanggal 19 Juli 2021 ini Belum Tuntas lagi Sudah ada persoalan yang sama mirip tindakan Anarkis Terhadap Masyarakat. 


Saya sebagai Generasi mudah Papua Anak Sorong Selatan tidak Menerima Oknum pelaku itu Hidup dan Bertugas di atas Tanah Leluhur Allam Papua Sorong Selatan, bagi Saya Okum Anggota itu Tidak pantas Menguankan Baju Kebesaran Polri untuk Melakukan Bisnis Miras dan Membuat Kekerasan terhadap Masyarakat di kabupaten Sorong Selatan sehingga Harus di Proses Hukum atas Penganiayaan itu.  


Onim Pertegas Bahwa Persoalan HAM saat ini di Polres Sorong Selatan tidak perna terungkap secara umum untuk dapat di ketahui Masyarakat Sorong Selatan, oleh sebab itu dengan persoalan ini saya berharap untuk Bapak Kapolda Papua Barat untuk Segerah mengambil tindak tegas. Kalaupun tidak melakukan hal itu kami akan laporkan Hal ini terhadap Komnas HAM RI dan Komnas HAM Internasional.” Tegas Onim.

(Alex Umpain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *