Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Pemda Kabupaten Morowali, Gelar Sosialisasi PPG, Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Morowali, Radar24jam.com

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kegiatan sosialisasi serta implementasi program, pengendalia gratifikasi ( PPG) menghadirkan nara sumber utama pejabat direktorat gratifikasi dan pelayanan publik.
Komisi pemberantasan korupsi ( KPK) Republik Indonesia, Sugiarto.

Demi mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan jajaran pemkab morowali, Bupati Drs Taslim bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah ( Opd ) menggelar sosialisasi implementasi program pengendalian gratifikasi ( PPG) , Bertempat di ruang pola kantor Bupati , Kamis . 22/07/2021.

Kegiatan ( PPG) di laksanakan secara Virtual , di ikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV, Pejabat fungsional tertentu, PPK, PPTK, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Dana Bok Puskesmas, dan Pengelola Dana Bos SD dan SMP, Lingkungan Pemkab Morowali.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi , Pemberian uang tambahan, hadiah uang, rabat atau diskon, barang , komisi pinjaman tampa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma serta fasilitasi lainnya.

Dirjen Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Sugiarto menjelaskan tujuan PPG , untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

” Lebih jelas Gratifikasi tidak boleh diterima adalah gratifikasi yang di larang yakni yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jadi tindakan yang tepat menolak setiap pemberian yang berkaitan dengan Jabatan” Ujar Sugiarto.

Sangsi Pidana bagi peawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana di maksud dalam ayat ( I) adalah pidana penjara se umur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000 .000.000. ( Satu milyar rupiah)

Berdasarkan Pasal 12 ayat ( I ) dan ayat ( 2 ) undang- undang No.31 tahun 1999 Jo undang- undang No 20 tahun 2001 , bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri. atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengecualian sanksi hukum dalam pasal 12..C ayat ( I) undang-undang No.20 tahun 2021 bahwa sanksi hukum tidak berlaku, jika laporan komisi pemberantasan korupsi ( KPK.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatip serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan, peraturan per undang- undangan yang berlaku hal ini sesuai pasal I ayat (I) Undang – Undang Nomor .28. Tahun 1999.

( RPDM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *