Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Pemkab Morowali Dorong Pemanfaatan Dana CSR, Koordinasi Dengan PT. Tamaco Graha Krida

Morowali- Bungku, Radar24jam.com
Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, adapun dasar hukum menjadi acuan pelaksanaan yakni perda no. 23 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau korporate social rensponsibility (CSR). CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ruang lingkup CSR meliputi bantuan pembiayaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memaju pertumbuhan ekonomi, berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.

Bertempat di ruang pola kantor bupati, pemerintah kabupaten Morowali, menggelar rapat koordinasi dengan pihak PT. Tamaco Graha Krida (TGK). Senin, 12/07/2021.
Hadir dalam pertemuan, asisten I pemerintahan dan kesra Ir. Rizal Badudin, kepala bappeda Ramli Sanusi S.E, M.SI serta jajaran pemkab Morowali turut hadir perwakilan dari PT. TGK. Di antaranya KTU PT. TGK Morowali H. Asdian Lapata dan humas PT. TGK Morowali Januari Putri.

“Adapun yang menjadi skala prioritas program pemda di bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan. Tinggal bagaimana dana CSR ini di manfaatkan dengan baik melalui pengembangan sub program dari tiga bidang tersebut”, tambah Ramli.

“Pertemuan hari ini untuk mendorong adalah untuk mendorong keterbukaan dana CSR PT. TGK. Sehingga kita duduk bersama agar mendorong tanggung jawab dan kepedulian PT. Tamako terhadap masyarakat sekitar”, ungkap kepala bappeda.

Asisten I pemerintahan dan kesra, Ir. Rijal Badudin berujar, bahwa pertemuan selain dalam rangka mendorong pemanfaatan dana CSR, sekaligus meminta transparansi dan keterbukaan perusahaan terkait beberapa total kapasitas produksi setiap tahunnya. Sehingga nilai CSR dapat di tetapkan, diketahui, berdasarkan aturan yang tertuang dalam perda no. 24 tahun 2017 bahwa pembiayaan, pelaksanaan TDP di alokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau di alokasikan dari mata anggaran lain yang di tentukan perusahaan.

“Harapan kita semua, dengan dana CSR bisa di alokasikan dan di manfaatkan dengan baik, bagi pemda dalam membangun daerah melalui program yang ada”, lanjut

“Dari regulasi sudah jelas, pihak pemda hanya ada data riil berapa total produksi dari PT. TGK dengan data tersebut bida di hitung berapa nilai yang di wajibkan untuk dana CSR kita”, pungkas Rijal.

“Proposal yang angkanya di bawah 5 juta rupiah selalu di realisasikan oleh kantor cabang, sedangkan jika pengajuan di atas 5 juta akan di proses kantor pusat dan selama tidak pernah ada penolakan. Sudah banyak di lakukan untuk masyarakat sekitar, perusahaan tidak menutup mata akan hal itu”.

KTU PT. TGK Asdian Lapata mengungkap penetapan dana CSR di tangani departemen khusus di kantor pusat (Jakarta). Yaitu melalui korporate comunication departemen. Lebih jauh ia menjelaskan, kepedulian perusahaan selama ini tetap di realisasikan ketika masyarakat melakulakan pengajuan proposal bantuan pihak PT. Tamaco Graha Krida tidak pernah menolak. Ujar Asdian

“Asdian menuturkan, terkait informasi data total produksi
Perusahaan , pihaknya akan berkoordinasi dengan kantor pusat. Sehingga nilai CSR akan di tentukan melalui data tersebut.
Melalui pertemuan itu, pihak PT.Tamaco Graha Krida berkomitmen untuk menyampaikan imbauan pemda terkait transpransi data produksi perusahaan dengab target . Sebelum menyeberang tahun telah ada informasi Valid , Sehingga nilai CSR akan di masukan dalam batang tubuh Perda APBD TA. 2021 Pemerintah Kabupaten.
” Terkait penentuan persentase data CSR kami akan mengkoordinasikan dengan Pusat terkait jumlah anggaran dan total produksi perusahaan. ( Rpdm ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *