Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Penunjukan Plt Nonjob-kan Pejabat Definitif, Pengisian JPT Pratama Pemko Dumai Diduga Tak Taat Asas

DUMAI, Radar 24jam.com

Selasa pagi (06/07/2021) Jurnalis RADARJAKARTA.NET terima rilis dari Plt. Ketua DPC. Demokrat Kota Dumai, Suprapto Cahyono. Rilis di terima dalam bentuk format PDF.
Rilis berjudul “Penunjukan Plt Nonjob-kan Pejabat Definitif, Pengisian JPT Pratama Pemko Dumai Diduga Tak Taat Asas”.
Demikian isi rilis “Bahwa terkait mekanisme atau tata cara pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) darikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apratur Sipil Negara (ASN) sesuai Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) jo Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman ASN sesuai Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) bahwa pengisianJPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syaratkompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas sertapersyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pengisian JPTPratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat Nasionalal atau antar Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Provinsi. 
Adapun persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama dari kalangan PNS, sesuai Pasal 7 huruf cPP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman ASN tersebut adalah: memiliki kualifikasi pendidikan palingrendah sarjana atau diploma IV; memiliki Kompetensi Teknis, Kompetens; Manajerial, dan KompetensiSosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; memiliki pengalaman Jabatan dalambidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5(lima) tahun; sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang Ahli Madya palingsingkat 2 (dua) tahun; memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; usia palingtinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan sehat jasmani dan rohani.
JPT adalah sekelompok jabatan tinggi dalam instansi Pemerintah dengan kategoriPimpinan Utama untuk tingkat Pusat, Pimpinan Madya untuk tingkat Provinsii dan Pimpinann Pratamauntuk tingkat Kabupaten/Kota. 
Singkatnya, Pimpinan Tinggi Pratamaa itu setara dengan eselon II diKabupaten/Kota, yang menjadi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, AsistenSekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
Berdasarkan Pasal 113 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut,  juga disebutkan bahwa pengisian JPT harusmelalui tahapan: Perencanaan, Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman Hasil Seleksidan terakhir adalah Penetapan dan Pengangkatan. 
Lebih lanjut, pada tahap pengumuman, ditegaskanbahwa pengumuman lowongan pengisian JPT harus terbuka melalui Media Nasional dan/atau Mediaelektronik, dengan tujuan memberi kesempatan sama bagi ASN/PNS yang memenuhi kualifikasi.
Semangat transparasi juga berlanjut di tahap selanjutnya,  dimana setiap tahapan juga harusdiumumkan terbuka melalui media umum yang dengan mudah dapat diakses masyarakat.
Kembali pada topik di atas, berkaca pada proses pengisian jabatan, khususnya terhadap JPT Pratama dilingkungan Pemko Dumai beberapa waktu lalu, yang belakangan jadi pembicaraan hangat ditengah-tengah masyarakat tersebut, tentu cukup memprihatinkan. 
Mengingat pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengisian jabatan tersebut jelas mencederaiketentuan perundangan-undangan. 
Hal itu, sepertinya tidak didasarkan pada asas legalitas, asaspelindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sepertikepastian hukum ataupun keterbukaan.
Sebab, bagaimana mungkin belasan pejabat definitif yang merupakan pimpinan OPD tersebut bisadicongkel dari jabatannya hanya dengan surat mandat…?
Namun begitulah yang terjadi. Tragisnya, lebihdari separuh pimpinan OPD yang tergusur oleh Plt. itu langsung NONJOB.
Sedangkan berkenaan dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, berdasarkanUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  sesuai Pasal 14 ayat (2) hurufa dan huruf b antara lain ditentukan bahwa Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; danPelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Dengan demikian jelas, bahwa mandat yang diperoleh Plt. yang melaksanakan tugas rutintersebut tidak berlaku bagi pejabat definitif yang tidak berhalangan tetap.
Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (7) disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yangbersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian,dan alokasi anggaran. 
Yang mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan“perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
Sebab, bagaimana mungkin penganggaran terhadap kegiatan assesmen jabatan-jabatan yangdirencanakan tersebut pada perubahan APBD dapat dibenarkan jika yang bersangkutan tidak memilikikewenangan yang cukup untuk itu.
Mestinya pengisian Jabatan PNS di lingkungan Pemko Dumai tersebut dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundangan yang berlaku guna mendapatkan pejabat yang profesional dan sepenuh hatimemberikan pengabdian terbaiknya pada pemerintah dan masyarakat.
Sedangkan bagi PNS yang memang merasa dirugikan atas kejadian tersebut, sebaiknya gunakan saluranyang ada untuk mempertanyakan persoalan tersebut, misalnya kepada DPRD Kota Dumai yangmerupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait denganpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

(Rilis/ES)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *