Radar 24jam

Radar Nusantara Group

GP3A Dan Empat Kepala Desa Kecamatan Kikim Selatan Diduga Menolak Dan Menghalangi Pembangunan Rehabilitasi Dam Irigasi Sungai Pangi

Lahat, Radar24jam

Masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Perkumpulan Petani pemakai air ( GP3A ) Ex. Marga Nanjungan kecamatan kikim selatan kabupaten lahat. Membuat surat pernyataan yang di tujukan kepada Bupati Lahat Cik Ujang SH.
Yang menyatakan penolakan terhadap pembangunan D.I sungai pangi yang akan memakan biaya yg pantastis. Bahwasanya irigasi sungai pangi secara geografis terletak di wilayah Desa Pandan Arang kecamatan Kikim Selatan kabupaten lahat, yang mengairi hamparan sawah milik masyarakat khususnya warga eks. Nanjungan. Yang terdiri dari 4 desa yaitu padang arang, keban agung, Tanjung kurung dan nanjungan serta 3 desa lainnya, yaitu desa pagar Din, karang cahaya dan desa pulau beringin. Juga menikmati aliran air dari irigasi sungai pangi. Jelas Ketua GP3A
“Untuk mengairi sawah mereka, dimana hamparan sawah Eks. Nanjungan dan 3 desa lainnya, yang terbentang luas lebih kurang 270 hektar, untuk lahan produktif yang dikerjakan oleh masyarakat sampai dengan saat ini. Yang mana merupakan sebagai salah satu fondasi ekonomi masyarakat yang sangat penting.” lanjutnya.
Menyikapi hal tersebut, Lembaga Perkumpulan Masyarakat Pemakai Air (GP3A), bersama dengan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat melakukan beberapa kali pertemuan untuk bermusyawarah dan menghasilkan menghasilkan kesepakatan yaitu1. kami berharap dana anggaran rehabilitas di air pangi 2021 dengan nilai sebesar 1, 952 miliar menghasilkan manfaat bagi masyarakat petani sawah 2. atau pembangunan rehabilitas dan D.I air pangi di pindahkan ke pembangunan bronjong di DAM 2 air yang saat ini dimanfaatkan masyarakat untuk untuk mengairi lahan lahan sawah mereka.3. Kalau seandainya poin satu dan dua di atas tidak bisa di penuhi oleh pemerintah provinsi sumsel melalui dinas PSDA maka kami menyatakan penolakan terhadap rehabilitasi D.I air pangi.” Pungkas Ketua GP3A
Selanjutnya surat pernyataan tersebut di tanda tangani oleh para pihak yang tergabung di GP3A .
Salah satu tokoh masyarakat kabupaten lahat yang tidak mau disebutkan namanya, saat diminta tanggapannya berkomentar, Sabtu, (2/72021), barang siapa, pribadi, kelompok, ormas apapun yang mencoba menghalangi apalagi menolak pembangunan pemerintah bisa pidana MAKAR dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara kurungan.
Dari penelusuran tiem awak media, kepada warga setempat yang enggan nama nya disebut mengatakan bahwa, untuk Tanda tangan yang mengatasnamakan masyarakat dalam penolakan rehabilitas pembangunan D.I air pangi tahun 2021 Diduga Aspal, asli tapi palsu karena tanda tangan tersebut, tanda tangan waktu musyawarah desa tentang dana desa, bukan tanda tangan masalah irigasi. Ucapnya.
Terpisah dengan Kades Pandan Arang kikim selatan bapak ALPIAN saat di konfirmasi Masi melalui pesan WhatsApp dari tiem awak media mengatakan, Bukan menolak pembangunan melainkan mendukung dana dari pemerintah agar bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyrakat banyak.
Lanjut kata Alpian,”Yang di tolak tu duet abis pembangunan dide bermanfaat untuk masyarakat, Jeme begawe tu yang dide laporan dengan aku selaku kepala desa dilokasi DI tu”.
Terpisah dengan hasil konfirmasi Dari Kepala Desa Nanjunagan, Bapak ISWANDI mengatakan ke awak media lewat WA (whatsapp). “Jangan cacak macak bukan menolak tetapi mintak di perjelas yang nak di bangun tu tapenye, PPTKnye mane, dulu 2019 di abaikah, mak ini nak di gawekah lok Mane titu, duit abis ayik dek masuk sawah.
“Kami ngenjokkah berkas nge bupati bukan menolak, Tetapi mintak usulkah di tambah dana, kalu pacak. Kalo dek tau tape awat nak dibangunkah, Kalu nak tahan juge bangunan tu amon dana nye besak juge.Belalam mapak pakai unjaue nge buluh bae ni nyagu”. Pungkas kata Iswandi.(Hs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *