Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Sembako Dan Pendidikan Akan Kena Pajak, Saha M Buamona Pemerhati Pendidikan Dan Masyarakat Kalangan Bawah Angkat Bicara.

Halsel, radar24jam.com

Sabtu 12/06/2021 Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kabar tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satunya untuk sembako dan pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah Pusat. Hal ini dinilai akan menjadikan nasib masyarakat semakin kesulitan, apalagi saat ini Indonesia tengah melawan pandemi Covid-19

Sebagai Masyarakat ilmiah paham dengan pemerintah, sedang berusaha menargetkan pertumbuhan ekonomi negara yang saat ini sedang terpuruk melalui pajak.

Namun sebagai Mahasiswa dan Civitas harus mengkritisi bahwa rencana kebijakan pemerintah tersebut akan berimbas ke berbagai sektor. Terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

“Kita paham, bahwa pemerintah saat ini sedang mendorong kenaikan ekonomi negara yang saat ini sedang merosot. Tapi, sangat tidak tepat jika pemerintah menaikkan pajak sembako yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah. Imbasnya ke berbagai sektor. Kondisi mereka saat ini sedang sulit”, ujar Saha M Buamona

Saha M Buamona selaku Wartawan Radar24jam.com Halsel menilai kebijakan tersebut nantinya akan berimbas kepada tingginya harga dan meminta kepada pemerintah untuk mencari jalan lain untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Jadi makin mahal, dong itu (sembako). Sembako harus mampu terjangkau murah dan jangan membebani pertumbuhan ekonomi, negara harus cari jalan lain. Jangan sampai nasib si miskin makin miskin, si kaya makin kaya”, Ucap Saha

Lanjut Saha M Buamona Tanggung jawab negara, satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya PPN untuk sembako, yang notabene diburu oleh masyarakat kecil maka akan berisiko menambah tingkat kemiskinan.

“Dengan adanya PPN, tidak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya mereka (masyarakat) yang saat ini. Tugas negara itu harusnya mengentaskan kemiskinan, menjamin kesejahteraan, bukan malah sebaliknya”, ungkapnya.

Saha M Buamona selaku Wartawan Radar24jam.com Halsel tersebut juga meminta Kepada pemerintah agar membatalkan kenaikan pajak terhadap sejumlah aspek yang tidak pro masyarakat. Salah satunya juga pajak terhadap sektor pendidikan.

“Pendidikan juga akan kena pajak dan sangat menyayangkan, Sektor pendidikan saja masih kekurangan infrastruktur, Harusnya pemerintah memberikan pendanaan lebih dan tidak dipajaki. Pendidikan itu jangan sampai dijadikan alat komersialisasi, karena tanggung jawab negara selain mensejahterakan ekonomi rakyat, juga mencerdaskan kehidupan bangsa”, Tambahnya

Sebagai informasi, rencana sembako dikenai pajak ini tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (Saha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *