Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Dinas Perindakop: Sosialisasi Peraturan Bupati Halmahera Selatan NO 14 Tahun 2021

Halmahera Selatan, radar24jam.com

Jumat 21/Mei/2021 Kemudahan perlindungan,dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Halmahera Selatan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar kekuatan Ekonomi Rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan Ekonomi, dan mewujudkan stabilitas daerah dan nasional. Mengingat arti penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keterpihakan yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.

Keperpihakan Pemerintah Daerah kepada UMKM ditunjukan dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur antara lain mengenai:
Kemudahan Perizinan Bagi Usaha Mikro dan Kecil
Pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
Pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
Perlindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
a. Pemberian bantuan dan Pendampingan Hukum
b. Pemulihan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Usaha
Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kemitraan
Kemudahan dan Insentif
Kemudahan Pemberian Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Menurut Muhammad Nur, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan selaku pemateri, bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan dengan memberi kemudahan UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha.

Pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk pengembangan usahanya dan mengupayakan akses pasar yang lebih luas atas produk – produk UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Dalam Sosialisasi tersebut, dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, PT.Prinus, Perbankan, PT. Harita Group dan Pelaku UMKM. Menurut Pak Supono ( Pimpinan Cabang Halsel PT. Prinus ) adanya Peraturan Bupati ini, membuat kami lega dan berharap Peraturan Bupati ini segera diimplementasikan, karena kami dapat dengan mudah mengurus segala keperluan legalitas mitra usaha kami berupa Koperasi maupun usaha perorangan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan. Sehingga seluruh hasil tangpakan mereka dapat kami tampung dan dapat membayarkan pajak atas tangkapan ikan tersebut ke Daerah sehingga dapat meningkatan pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah” Ucap Muhammad Nur

“Sementara Tomy Tjandra (PT. Harita ), mengharapakn agar sosialisasi juga dapat dilaksanakan di lingkar tambang P. Obi dan berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM agar dapat memasok kebutuhan pokok bagi Perusahaan Harita Group. Kata Tomy : saat ini sudah ada 2 Smelter beroperasi yang menghasilkan Feronikel dan Litium sebagai bahan batrei. Disamping itu sudah dalam tahapan perencanaan pengembangan Kawasan Industri dalam rangka mengolah lebih lanjut Feronikel dan Litiium untuk menjadi barang jadi sehingga dibutuhkan berbagai macam pabrik dan tentunya dengan karyawan yang banyak sehingga peluang bagi pelaku UMKM untuk dapat bermitra dengan kami dalam memenuhi kebutuhan pokok karyawan maupun kebutuhan pabrik.” Tomi Tjandra

“Acara sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 berjalan dengan lancar dan peserta sangat antusias salah satunya anggota Saruma Handycraft (pelaku usaha mikro) mengharapkan agar Dinas Koperindag dapat membantu peralatan produksi kerajinan tangan yang berbahan baku kayu sehingga kami dapat segera berpoduksi dan mengolah limbah-limbah kayu yang terbuang untuk dapat dijadikan kerajinan tangan yang bernilai” ungkap Agus Permono.

Pada sesi terkahir Kepala Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Selatan mengungkapkan pentingnya implementasi Peraturan Bupati ini dalam rangka mengembangkan UMKM di Halmahera Selatan yang selama ini belum maksimal akibat masing-masing stakeholder berjalan sendiri-sendiri.

“Saya berharap kepada kepala Dinas Koperindag agar segera membentuk Tim Kordinasi Pemberdayaan UMKM secara Kolaboratif sesuai yang diisyaratkan dalam Perbup Nomor 14 tahun 2021 pasal 23, sehingga seluruh stakeholder yang terkait dapat berkolaborasi dalam melaksanakan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Kabupaten Halmahera Selatan.” Tegas Agus Permono
(CN Red Saha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *