Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Covid-19: Pemerintah Daerah Melawi dan APH diminta ‘konsisten’ pidanakan warga yang buat kerumunan massa

Melawi, radar24jam.com

Beberapa media menyoroti pemerintah Daerah Melawi . kejadian pada tanggal 13/05/2021 sangat memprihatinkan. Pemerintah Daerah dan APH harus menerapkan aturan secara konsisten dalam menindak warga yang membuat kerumunan massa saat pandemi Covid-19, termasuk menyangkut tradisi yang seperti dikatakan oleh beberapa warga. 

Langkah polisi mengusut sejumlah warga dengan UU Kekarantinaan Kesehatan namun mengabaikan kegiatan yang menciptakan kerumunan massa saat hari raya lebaran idul fitri 1442 H dipandang sebagian masyarakat sebagai tradisi oleh masyarakat Kabupaten Melawi.

Terkait tradisi, hari raya lebaran Idul Fitri , ini  dianggap melanggar protokol kesehatan.

Namun langkah sanksi administratif ini menurut, beberapa awak media perlu ditingkatkan ke langkah penegakan hukum lain. 

Dalam hal ini pemerintah Daerah Melawi dan Aparat hukum diminta untuk mengusut  kerumunan massa yang terjadi pada tanggal 13/05/2021, penindakan pelanggaran protokol Covid-19 diminta harus dijadikan progres pemerintah dan APH. 

‘Pelanggaran protokol kesehatan’ dalam tradisi ini harus diusut siapa yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaanya. Apa lagi sudah mengakibatkan korban salah satu anggota kepolisian resort Melawi sendiri. 

Dalam keterangannya, Kepala perwakilan media multimedia Bahtiarni mengatakan bahwa  kerumuman massa tersebut  harus diselidiki polisi siapa yang mengijinkan adanya tradisi dan siapa siapa penggerak kerumunan massa dalam acara tradisi tersebut dan segera memangil untuk diproses hukum. 

Pasalnya, acara tradisi ini dihadiri ratusan orang itu diduga melanggar UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kepolisian di daerah lain juga menggunakan undang-undang tersebut untuk mengusut kasus kerumunan massa , yang bukan tidak munkin menciptakan klaster klaster baru dalam situasi pandemi covid 19.

Bahtiarni menambahkan bahwa beberapa kejadian yang sudah diseret ke pengadilan setelah melanggar UU kerumunan ini. Jangan sampai ada kesan..bahwa polisi ‘tebang pilih’ dalam menindak warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.dan UU tentang wabah penyakit menular pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *