Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKPM).

Lombok Timur, radar24jam.com

Kepala Desa kabar kacamatan Sakra Lombok Timur, Marzoan S.kom mengatakan bahwa hari ini sesuai instruksi presiden tentang Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka kita membuat Kepengurusan Posko Skala Mikro.

“Di PPKM Struktur kepengurusannya itu ada Ketua oleh Kepala Desa, Wakil Ketua dari Ketua BPD, dan Sekertaris oleh Sekdes.

Kemudian untuk anggota – anggotanya seluruh perangkap desa sama dengan Karang Taruna, ada Babinsa, Polmas,  tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yang lainnya,” jelas Marzoan, S.Kom, Senin (5/4/2021).

Tetapi tidak lama selain itu, sambung Marzoan ada lagi aturan baru mengatur tentang yang menjadi ketua bukan lagi Kepala Desa, ada Sekdes,  Kaur, Kasi. Perubahan itu yang membuat kita jadi banyak aturan, coba – coba saja.

“Belum diterapkan atau belum di jalankan sudah di rubah, sedangkan kita melaksanakan aturan itu kan berproses selalu dengan berbiaya. Kita rapat – rapat bentuk kepengurusan kita tidak bisa di tunjuk – tunjuk dari rumah, artinya semua kegiatan itu, harus serius melakukannya.  Pada saat siapa itu di berikan tugas untuk merubah nama – namanya itu, karena di buatkan SK harus tau, sehingga proses kegiatan hajatan supaya berjalan sesuai dengan harapan,” terangnya.

Diakui Marzoan, kendala yang sering kita alami di desa, sehingga kalau di WA grup WA Kepala Desa itu, siapa yang kita dengar, siapa yang harus kita patuhi, kita saling hujat, siapa yang kita dengar. “Intinya karena melaksaksan semua kegiatan tersebut karena kita taat pada pimpinan, coba pimpinan itu seperti yang mana, apakah itu pak Bupati, Sekda dan sebagainya kan beda – beda arahan,” tandasnya.

Kegiatan itu sekarang, jelas Marzoan seolah – olah pimpinan sebagai pemegang kebijakan – kebijakan yang dari atas itu, tidak pernah memikirkan seperti apa proses yang kita lakukan di desa. Contoh pada bulan –  bulan kemarin, pada saat turun aturan tentang PPKM ini di sana dikatakan bahwa kita harus pokus untuk membiayai penanggulangan macam ini.

Semua kegiatan – kegiatan hilang seperti pembangunan fisik, tidak usah bangun apa – apa pusatkan untuk penangan covid-19. 

“Contohnya bikin Rumah Isolasi dan sebagainya termasuk penjemputan tenaga kerja yang pulang harus di jemput sesuai protokol covid-19 (prokes) oleh pemerintah desa,” paparnya.

Setelah itu, setelah kita pokus dengan itu. Anggaran semaksimal mungkin ke sana, datang lagi aturan harus benahi masalah pernikahan dini, benahi stanting, benahi isolasi begitu banyak yang harus kita pikiran di desa yang notabene desa itu ujung tombak artinya  kebijakan itu jangan sampai numpuk. Juga dari kementerian kesehatan, sambung Marzoan memaksakan harus di selesaikan programnya ke desa, kementerian desa juga begitu sehingga kementerian keuangan tidak memberikan rekom kepada kepala desa yang tidak mau menganggarkan untuk covid-19,” imbuhnya.

Ia menambahkan di singgung BLT yang selama dua belas bulan, Sesungguhnya tidak ada manfaatnya itu. Menurutnya tidak  ada epek untuk menanggulangi covid ini, itu tidak pengaruhnya apapun, selain dari pada kita membagi bagi uang.

“Mengapa tidak coba kita di sini kan sudah dua tahun, sama dengan desa –  desa lain kita sudah menghabiskan 1 miliar selama dua tahun, coba kita hitung 1 miliar bisa untuk biayai hotmik sepanjang 2 kilo meter, begitu juga jalan hotmik bisa dia selesai sepanjang 1- 2 kilo meter,” tandasnya.

Lalu masyarakat ujung – ujungnya Kepala Desa ini dianggap tidak peduli masyarakat untuk memikirkan jalan ini  tidak bisa, masalah sosial yang begitu banyak, sekarang  kita tau, sedangkan ini untuk uangnya itu kita bagi – bagikan ke masyarakat. Sedangkan masyarakat dibagikan uangnya, sedangkan memakai masker saja dia tidak mau. Sementara buat dari pada memberikan uang itu kan  untuk mereka diam di rumah, jangan keluar kemana mana, diam di rumah, ndak usah bekerja ini ganti ruginya.

“Tapi apa begitu kita bilang ke masyarakat semakin dia keluar belanja ke sana kemari belanja, siapa yang bisa memastikan uang yang dikasi untuk di pergunakan beli beras.” tutupnya.

(Rsl).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *