Radar 24jam

Radar Nusantara Group

BAWASLU PALI HIMBAU JANGAN ADA SATGAS PSU PASLON, JANGAN CUMA BASA BASI

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), radar24jam.com

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan membatalkan kemenangan pasangan calon nomor 02 pada pilkada Kabupaten PALI 09 Desember 2021.  Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 TPS. 

Tidak bisa dipungkiri, kejadian ini membuktikan kalau kinerja penyelenggara (KPUD) dan pengawas (Bawaslu) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada pilkada serentak 09 Desember 2020 lalu tidak beres.

Hal ini jangan sampai terulang lagi pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten PALI mendatang.

Demikian yang disampaikan Adi Lukman, salah seorang Tim keluarga pasangan calon nomor 01 DHDS pada pilkada PALI 2020.

Menurut Adi Lukman, kalau kinerja KPUD dan Bawaslu Kabupaten PALI profisional tentunya pilkada Kabupaten PALI tidak mungkin sampai ke MK hingga PSU.

” Kalau kinerja penyelenggara (KPUD) dan pengawas (Bawaslu) pilkada Kabupaten PALI bagus, tidak mungkin semua itu terjadi ” Ujar Adi Lukman, Jum’at (02/04/2021). 

” Tolong KPUD dan Bawaslu Kabupaten PALI menghadapi Pemungutan suara ulang (PSU) bekerjalah secara profesional dan netral, jangan terulang lagi jangan memihak salah satu paslon, karena kalian itu digaji dari uang negara, bukan dari uang paslon ” Tegas Adiukman. 

” Karena ketidak profesionalan dan ketidak netralan penyelenggara Pilkada (KPUD) dan Pengawas (Bawaslu) di Pilkada, terutama di PSU Kabupaten PALI bisa memancing gesekan dan gejolak antar pendukung. Harus dipahami akibatnya. Jangan dianggap remeh  ” Tutur Adi. 

” Bekerjalah secara independent, laksanakan amanat undang undang dan peraturan kalau ingin PSU di Kabupaten PALI berjalan lancar, aman dan tercapai sesuai yang kita harapkan ” Tambah Adi. 

Lanjut Adi lagi,  salah satu contoh lagi pada pelaksanaan PSU nanti, penyelenggara dan Bawaslu harus awasi secara ketat. Apalagi sampai ada pemilih yang bisa membawa handphone kamera kedalam bilik suara seperti yang terjadi pada pilkada lalu. Karena ini adalah salah satu bentuk kecurangan yang mana nantinya pemilih memotret paslon yang dia coblos sebagai bukti dan konsekwensi pemilih yang sudah diberi sesuatu oleh paslon.

Begitu juga Aparat Sipil Negara (ASN), TKS, Honorer di Kabupaten PALI juga harus bersikap netral, tidak usah terlibat berpolitik. Jangan memihak salah satu paslon. Karena mereka itu digaji dari uang rakyat, bukan uang paslon.

Sementara itu terkait dengan adanya himbauan Bawaslu Kabupaten PALI baru baru ini. Yang mana Bawaslu PALI melarang paslon membikin satuan tugas pemungutan suara ulang (SATGAS PSU).

Adi Lukman menilai himbauan itu cuma setengah hati, atau terkesan tidak serius. Masalahnya bertepatan dengan adanya himbauan dari Bawaslu itu justru ada salah satu paslon memamerkan sudah membikin Satgas PSU.

” Kami balik menanyakan kepada Bawaslu PALI,  maksud himbauan larangan membuat Satgas PSU tersebut, apakah untuk kedua paslon atau cuma salah satu paslon saja ” Sindir Adi Lukman.

” Himbauan Bawaslu PALI itu hendaknya jangan terkesan basa basi atau cengengesan atau cuma sekedar omongan doang (omdo) ” Imbuhnya.

” Karena kami sudah mendapatkan foto foto diduga pasangan calon nomor 02 Heri Amalindo dan Soemarjono sudah membuat Satgas PSU, bagaimana itu ” Tanya Adi Lukman yang ditujukan kepada Bawaslu PALI.

” Sangat jelas dibaju seragam Satgas yang beredar tersebut bertuliskan SATGAS PSU HERI AMALINDO ” Terang Adi Lukman.

” Ada juga informasi bahwa disinyalir bahwa personil Satgas PSU dimaksud diambil dari personil linmas. Linmas itu kan milik daerah, bukan milik paslon tertentu, kenapa ditugaskan oleh paslon ” Kata Adi. 

” Jadi terkait permasalahan itu, kami minta baik penyelenggara (KPU) maupun pengawas (Bawaslu) bekerjalah secara independen dan netral. Jangan terkesan memihak paslon yang perna berkuasa ” Pungkas Adi.

Sebelumnya dilansir dari berita online yang beredar, Ketua Bawaslu Kabupaten PALI Heru Muharam menghimbau, kepada masing-masing kontestan atau pasangan calon (paslon) pilkada agar tidak membentuk satuan tugas atau semacamnya di luar ketentuan agar PSU berjalan aman. 

“ Untuk ketentuan lain kita masih menunggu regulasi dari Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi. Baik itu adanya posko maupun lainnya. Namun untuk pembentukan satgas, kami harapkan kedua Paslon agar tidak melakukan itu demi menghindari terjadinya gesekan,” ujarnya. 

Heru Muharam mengatakan, Jelang PSU yang diberi waktu 30 hari kerja setelah putusan MK, Heru Muharam juga mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mendukung dan mengawasi jalannya PSU tersebut. 

“ Kita berharap PSU bisa berjalan dengan aman dan damai sesuai dengan harapan. Siapapun yang menang nanti, benar-benar pilihan rakyat,” harapnya. 

Sementara itu terkait adanya salah satu paslon pilkada Kabupaten PALI yang sudah membuat Satgas PSU. Ketua Bawaslu Kabupaten PALI, Heru Muharam ketika dikonfirmasi tim media. Sampai berita ini ditayangkan tidak memberikan respon (Khairlani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *