Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Gedung Terminal Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Minim Fasilitas Penumpang, Terlihat Amburadul Dan Tak Terurus

DUMAI, radar24jam.com

Gedung Terminal Pelabuhan Penumpang Domestik Bandar Sri Junjungan Dumai semakin parah dan di ambang kehancuran.
Hal ini terlihat saat Tim Media memantau kondisi gedung dalam memberikan layanan dan fasilitas penumpang, Jumat sore (02/04/2021).
Di lantai dasar, sebagai ruangan tunggu penumpang terasa pengab dan panas, tanpa fasilitas kipas angin atau AC.
Beberapa ruangan terlihat di peruntukkan tapi tidak terpakai, di penuhi debu, tidak terurus bahkan menjadi tempat kucing membuang tinja hingga menimbulkan bau tidak sedap. 
Lantai dasar gedung tampak tidak rata, marmer sebagian dalam posisi naik, sementara yang lain dalam posisi turun, karena tanah di bawah marmer amblas.
Sangat berbahaya untuk melangkah, bagi anak-anak, orang lanjut usia maupun Difabel.
Belum lagi kondisi ruangan tunggu yang gelap, karena tidak adanya lampu yang hidup. 

Juga tidak ada fasilitas TV sebagai hiburan penumpang, di kala menunggu kapal berangkat atau datang, seperti fasilitas terminal penumpang pada umumnya. 
Sementara penumpang kapal maupun masyarakat yang masuk di area Terminal Penumpang Domestik Bandar Sri Junjungan telah di kutip biaya, berupa tiket masuk maupun pas pelabuhan.
Semakin aneh, ketika Tim Media mendapati calon penumpang atau masyarakat akan ke tolet tetap di kenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000. 
Artinya tidak ada layanan dan fasilitas gratis yang di dapat masyarakat, pengantar, penjemput atau calon penumpang kapal, yang jelas-jelas gedung BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri tersebut dianggarkan lewat APBD, via Dishub Kota Dumai.
Begitulah pemandangan dan kesan yang di dapati oleh jurnalis RADARJAKARTA.NET dan Tim Media serta LSM LCKI ketika mengunjungi terminal penumpang kapal domestik, yang masuk Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat tersebut. 
“Parah pengelolanya Bang. Uang di kutip tapi pelayanan dan fasilitas penumpang sangat minim. Belum lagi pemandangan sampah berserakan dari mulai pintu masuk terminal. Sampah terlihat jelas sekitar gedung dan laluan menuju pelabuhan dipenuhi genangan air, membuat kami tidak nyaman,” kata Man warga Dumai ketika di konfirmasi. 

Ruangan tunggu penumpang juga hanya menyediakan kursi tunggu yang hanya dapat di muat maksimal 20 penumpang dalam kondisi normal.
Karena Pandemi Covid-19, penumpang tentu harus menjaga jarak ketika duduk di kursi, ini berarti kursi tunggu hanya bisa di gunakan setengah.
Di lantai 2 gedung, terdapat 5 ruangan, dalam kondisi kosong dan tidak terurus, di penuhi debu dan jelaga.
Walikota H. Paisal, SKM, MARS yang datang saat menjemput jamaah dari Tanjung Balai Karimun, terlihat kecewa dengan pemandangan amburadulnya pengaturan parkir di halaman, saat akan masuk maupun meninggalkan pelabuhan Bandar Sri Junjungan.
“Bulan Juni nanti, Direktur PT. PDB akan berganti. Kita akan kembali kelola Pelabuhan Bandar Sri Junjungan secara Profesional. SDM BUMD nya juga harus yang benar-benar siap menghadapi tantangan, terlebih Pelabuhan ini merupakan gerbang bagi orang luar daerah, Provinsi hingga luar negeri menilai Kota Dumai,” jelas pria kelahiran Rohil ini.
Sementara itu Ketua Tim Investigasi Provinsi Riau LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Ir. Toga Tampubolon, yang juga hadir melihat kondisi pelabuhan Bandar Sri Junjungan, di hari libur Paskah tersebut, menyebutkan pihaknya akan melaporkan kejanggalan yang ada. 
“Nanti kita akan pertanyakan kepada Direktur BUMD PT. PDB Nurul Amin sebagai Operator dan Pengelola gedung. Nurul Amin sebagai pimpinan yang harus bertanggungjawab. Dikemanakan uang kutipan tiket masuk terminal penumpang, tiket masuk pelabuhan domestik dan uang kutipan layanan toilet. Sementara fasilitas dan layanan penumpang miris tidak terpenuhi,” kata pria bertitel Sarjana dan berkumis tebal ini.
BUMD PT. PDB merupakan salah satu dari tiga BUMD yang di miliki Pemko Dumai.
Selama kepemimpinan Direktur Nurul Amin, SE, MM manajemen dan kinerja nya banyak menuai kritik.

Mulai dari pemotongan gaji karyawan sebesar 50% dengan alasan minim pemasukan perusahaan karena Pandemi Covid-19, tapi memasukkan pegawai baru, itupun tidak sesuai kriteria dan terkesan nepotisme.
Laporan Pertanggungjawaban tahunan PT. PDB yang di tolak Walikota dan Pengawas BUMD.
Mengeluarkan biaya sewa gedung kantor tak wajar, di tempat lain, itupun di area tanah konsesi PT. Chevron, padahal banyak ruang kantor kosong di gedung Bandar Sri Junjungan.
Direktur Nurul Amin, SE, MM di duga bersifat otoriter, dengan seenaknya memindahkan ruang kantor Humas Ramzi, dari gedung Bandar Sri Junjungan ke kantor BUMD PT. PDB di Kantor Besar PT. PDB.
Manajemen atas perintah Nurul Amin mencoret nama Humas Ramzi dari daftar absensi.
Biaya rehabilitasi gedung hingga Rp. 2,4 M, padahal PT, PDB sebagai Operator tidak punya hak melakukan rehab gedung. Saat ini kasus sudah di tangani aparat penegak hukum.
Dugaan ancaman bunuh terhadap Humas PT. PDB Ramzi, oleh Direktur Nurul Amin, SE, MM, dan banyak lagi dugaan bobrok nya manajemen Nurul Amin.

(ES)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *