Radar 24jam

Radar Nusantara Group

PT.SBP Diduga Hambat Penyelesaian Pengerjaan Proyek PLTU Sumsel 8

MUARA ENIM, radar24jam.com

Progres pembangunan jalur transmisi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8  yang merupakan  salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)9,  dikabarkan menemui hambatan  dalam pembangunan tower T.7 dan T.8 yang  berlokasi  diapit wilayah PT. Sriwijaya  Bara Priharum (PT.SBP).  Diduga pihak PT.SBP menghambat  PT.HBAP (PT Huadian Bukit Asam Power HBAP), pemilik proyek PLTU Sumsel 8, untuk mengakses   lahan tower T.7 dan T.8.

Hal ini terungkap ketika awak media  mencoba  mengkonfirmasikan  kepada Humas PT.HBAP, Tito, pada Rabu ( 24/03/21) yang menjelaskan kebenaran tertundanya proses pengerjaanTower T.7 dan T.8 dikarenakan  tidak dapat mengakses lahan tempat tower T.7 dan T.8 karena untuk  menuju  ke lokasi  tower hanya dapat melalui area dan jalan yang telah dibebaskan oleh PT.SBP dan merupakan  wilayah proyek tambang yang izinnya dipegang oleh PT.SBP. 

“Beberapa hari lalu kami sudah melayangkan surat pemberitahuan secara tertulis untuk memberitahukan bahwa kami akan mengecek dan mengukur lokasi  ,  pada hari ini  Rabu ( 24/03/21). Namun ketika kami hendak menuju ke lahan tempat tower tersebut, pihak keamanan di pos penjagaan PT.SBP tidak mengizinkan kami untuk memasuki jalan yang juga dipergunakan oleh PT.SBP dan diarahkan ke Kantor untuk izin dahulu,” ungkap Tito.

Alhasil, rombongan PT. HBAP menuju ke kantor PT.SBP  untuk meminta izin  masuk, tetapi pihak PT.SBP tetap melarang dan menolak untuk masuk dan tidak mengizinkan PT.HBAP untuk memasuki  lokasi  tower, walaupun sekadar melihat lokasi di atas mobil  dan PT.HBAP meminta agar didampingi oleh pihak  PT.SBP.

” Perlu diingat untuk lahan lokasi tower T.7 dan T.8 secara administrasi dan legal telah dimiliki oleh PT.HBAP / PT PLN (Persero) (PLN) begitu pula dengan izin pendukungnya,” tambah Tito

Kami kecewa dengan sikap PT.SBP yang seharusnya mendukung Proyek Strategis Nasional ini, apalagi ini merupakan program Pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Pihak PT. SBP ketika dikonfirmasi hal tersebut melalui Direktur Operasional PT.SBP, Pempi kepada media mengatakan sebenarnya kami telah menunjukan itikad baik sangat mendukung dan tidak melarang Pihak PT.HBAP melalui aktivitasi pengerjaan proyek pembangunan yang mengunakan akses jalan proyek kita.

Tetapi kami  menunggu melakukan  opsi – opsi  pembicaraan antara pihak kami dengan pihak PT.HBAP yang dimediasi oleh  Kementerian Energi  dan Sumber daya mineral melalui Dirjen  Minerba, sehingga benar untuk sementara kami melarang semua aktivitas  pembangunan tower T.7 dan T.8 yang melalui jalan proyek kami, ” tutupnya

Ditempat lain, Qomar, LSM di Tanjung Agung menuturkan sangat kecewa dengan terhambatnya pembangunan tower T.7 dan T.8, karena berdampak pada ekonomi diwarga disini.

Dikatakannya, untuk satu tower itu terserap pekerja tenaga lokal  lebih kurang 50 orang untuk bekerja, apalagi warga sangat membutuhkan pekerjaan ditengah pandemi dan menjelang puasa nanti.

Ditegaskannya, meminta kedua belah pihak segera menyelesaikan persoalan ini sehingga baik bagi masyarakat dan kedua belah pihak ,” pungkas Komar.

Kemudian, salah satu warga masyarakat  Bayu ketika diminta pendapatnya terkait persoalan  ini  sebagai  masyarakat.

Menurutnya  sangat aneh  Ketika punya tanah yang sudah sertifikat tapi tidak  boleh beraktivitas di lokasi itu, apalagi untuk kepentingan orang banyak, kecuali  lahan tersebut milik orang lain kita beraktivitas disana itu baru dianggap ilegal,  iya saya sepakat  jalan ditutup atau dilarang  keras melakukan kegiatan dilokasi itu,” ucapnya.

Khairlani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *