Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Diduga Oknum Provost Polres Dumai Buka Gudang Dan Tampung Kayu Illegal

DUMAI, radar24jam.com

Seorang oknum polisi di duga Provost Polres Dumai pangkat Aipda inisial “J” menampung dan memperjualbelikan kayu illegal.
Pemberitaan ini untuk meluruskan berita sebelumnya, bahwa oknum Polisi “J” bukan bertugas di Polres Rohil-Riau.
Hal ini berdasarkan informasi warga di Kelurahan Ratu Sima.
Pemberitaan naik di media berdasarkan temuan Tim di lapangan dan pengakuan seorang warga .
Fakta di lapangan, pas di samping sisi Timur rumah mewah oknum Polisi “J”, beralamat jln. Meranti Darat gg. Cempaka Putih, terlihat tumpukan kayu dan broti tersusun rapi, sebagian terlindung atap seng.
Diduga oknum Polisi yang bertugas sebagai Provost di Polres Dumai tersebut tidak memiliki izin mendirikan gudang kayu dari Dinas Lingkungan Hidup atau DPMPTSP.

Berdasarkan konfirmasi Tim awak media kepada oknum Provost Polres Dumai “J” lewat sambungan telepon di no : 08127569xxx, Aipda “J” membenarkan bahwa gudang kayu tepat di samping rumah pribadi nya tersebut adalah miliknya.
“Tapi bukan tuk di perjual-belikan Bang. Rencana saya mau bangun rumah,” dalih Junaidi.
Namun hal berbeda dan terbalik di utarakan seorang warga di RT. 02 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, saat di tanya perihal keberadaan kayu di gudang Aipda Junaidi tersebut.
“Betul Bang. Gudang dan kayu tersebut milik oknum Polisi “J”. Kayu tersebut di jual kepada masyarakat,” polos warga di dampingi seorang warga lainnya kepada Tim jurnalis.

LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), lewat Ketua Investigasi Provinsi Riau nya, Ir. Toga Tampubolon, menanggapi  “Jika sudah memiliki temuan, namun keterangan pemilik gudang dan keterangan orang lain berbeda, laporkan saja ke Propam Polres atau Polda. Biar penyidik yang meng cross check keterangan kedua mereka. Kita minta ketegasan pihak Polres Dumai-Polda Riau,” tegas Ir. Toga Tampubolon geram, ketika di mintai tanggapan.
Di jelaskan Ir. Toga Tampubolon, bahwa warga negara sama di hadapan hukum, tidak membedakan pangkat dan, jabatan dan status sosial.
“Apalagi ini diduga penampung kayu nya aparat penegak hukum, seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” geram Toga Tampubolon sekali lagi.
Ir. Toga Tampubolon menambahkan dasar hukum perlunya diambil tindakan hukum atas fakta diatas.

“Menurut UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau ayat (2) bagi pelaku perseorangan diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 Miliar,” urai pria berkumis tebal ini.

(ES)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *