Radar 24jam

Radar Nusantara Group

YCW : Penyidik Kejari Melayagkan Panggilan Kepada Wali Kota & Ketua DPRD Kota Sorong Sebagai Saksi

Sorong, radar24jam.com

Kepala Kejasaan Negeri (Kajari) Sorong Erwin PH.Saragih, SH.MH. berserta jajaran penyidik Tindak Pidana khusus.

Melakukan penyelidikan dalam kasus Tindak pidana Khusus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Pengadaan Alat Tulis Kantor ( ATK) Tahun Anggaran 2017 di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD)  Pemerintah Kota Sorong senilai 8 Milyar rupiah.

Dugaan tindak pidana Korupsi ini membuat Advokat Yan Christian Warinussy SH. Yang menjabat Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari,angkat bicara.

 ” Saya” Yan Ch Warinussy mendukung langkah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong  Erwin PH.Saragih, SH, MH. dan jajaran penyidik Tindak pidana khusus (pidsus) nya dalam menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tahun Anggaran 2017 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Kota Sorong senilai 8 Milyar rupiah. 

Yan Ch Warinussy menjelaskan,Untuk Peningkatan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus tersebut tentu sesuai bukti awal yang sudah dimiliki penyidik Kejari Sorong. 

Apalagi sesuai pemberitaan bahwa penyidik akan melayangkan panggilan sebagai saksi kepada Waliko Sorong dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sorong.ungkap Warinussy

Warinussy menambahkan ” Pemanggilan mana didasarkan atas keterangan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong Welly Tigtigweria yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam soal pengadaan ATK tersebut dirinya selaku Koordinator Tim Penganggaran tidak mengetahuinya. 

Sebab, sejak tahap perencanaa kemudian pembahasan RKA hingga finalisasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BPKAD) Kota Sorong hanya diketahui oleh Kepala BPKAD Kota Sorong dan Walikota sendiri. Jelas Warinussy

Sementara proses penganggarannya  justru memperoleh persetujuan lebih dahulu oleh DPRD Kota Sorong. Saya berpandangan bahwa jika penyidik Kejari Sorong sudah memperoleh petunjuk awal sesuai amanat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Maka adalah sangat bijak jika proses penyidikan kasus ini dipercepat hingga dapat menjerat pejabat daerah di Kota Sorong yang dapat dimintai pertanggung-jawaban pidananya. Sehingga dapat menjawab rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di Kota Sorong dan sekitarnya.Tandas Warinussy.

Tuti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *