Radar 24jam

Radar Nusantara Group

PARIPURNA KE-III MASA PERSIDANGAN YANG KE-II DPRD KAB. MOROWALI BAHAS POKIR.

Morowali, radar24jam.com

DPRD merupakan lembaga representasi rakyat yang berperan mempunyai tugas, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta menampung, dan mengakomodir aspirasi rakyat untuk di tindak lanjuti dan pilar ketiga di republik ini.
Wakil Ketua I DPRD Kab. Morowali, Syarifudin Hafid. SH yang memimpin langsung rapat paripurna bertempat di ruang sidang utama DPRD Morowali.

Rapat paripurna ke-III DPRD Morowali masa persidangan ke-II di laksanakan pada hari ini senin, 08/03/2021, dengan mengagendakan pembahasan penyampaian pokok pikiran (pokir) sidang tahun 2020-2021 yang berlangsung di kantor DPRD Kab. Morowali Sulawesi Tengah.

Syarifudin Hafid SH. Mengatakan aspirasi rakyat yang telah di serap melalui reses adalah hal yang wajib di sampaikan kepada pemerintah daerah. Pokok pikiran kata dia adalah sebuah produk usulan dari hasil reses yang melahirkan sejumlah usulan, yang berasal dari konstitusi di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

Pokok pikiran adalahususlan aspirasi, senada dengan menyatakan DPRD nomenklatur yang mirip dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Ujar politisi Demokrat itu.
Kemudian Syarifudin Hafid SH mengatakan hal tersebut termuat pada peraturan pemerintah (PP) No. 1 tahun 2021 dan No. 25 tahun 2004.

Dalam peraturan mentri dalam negeri (Permendagri) No.86 tahun 2017 yang menyebutkan dalam penyusunan rancangan awal, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DPRD memberikan saran pendapat berupa pokok pikiran dan di sebutnya juga bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Berdasrakan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat dalam perumusan kegiatan, sebagai masukan kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian lembangunan, yang telah di tetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD). Ujarnya.

Meskipun pemerintah tidak dapat mengakomodir seluruh pokir, tentunya melalui pertimbangan yang sangat matang.

Pokir di kaji dan finalisasi dalam focus group discussion yang di laksanakan DPRD serta beberapa landasan dan pedomanan yang di sampaikan, semata-mata agar pihak legislatif dan eksekutif, satu presepsi dalam memahami norma yang mengatur pokok pikiran DPRD Morowali.

Pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (pemda) Morowali 2022. Olehnya, tugas memperjuangkan aspirasi rakyat hal wajib bagi anggota DPRD.

Namun perjuangan tersebut sebats penyampaian kepada eksekutif, pengkajian terhadap layaknya pokir, harus berdasarkan hasil musrembang RKPD yang di lakukan eksekutif berdasarkan RPJMD.
Beberapa pekan kedepan pemda akan menyelenggarakan musrembang tingkat Kabupaten, sebelum pelaksanaan salah satu tahapan yang harus di lalui OPD harus melakukan verifikasi terhadap poker DPRD.

Sekertaris Daerah (sekda) Moh. Djafar Hamid menyampaikan tahapan proses perencanaan pembangunan yang di mulai dari rembug warga, musrembang keluhan hingga kecamatan dan forum organisasi perangkat daerah (OPD) sudah selesai.

Selanjutnya Sekertaris Dewan (sekwan) Ruhban membacakan surat keputusan (SK) sekertaris DPRD Morowali tentang pokok-pokok pikiran dalam kebijakan RKPD.

Di setujui oleh anggota dewan wakil ketua I Syarifudin Hafid SH menandatangani Berita Acara, tentang penyampaian pokir DPRD Morowali serta penyerahan SK pokir dari DPRD ke Pemda melalui Sekda.(Rpd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *