Radar 24jam

Radar Nusantara Group

MEMPERTEGAS PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PHL BKD KAB. MOROWALI GELAR RAKOR .

Morowali, radar24jam.com


Dalam rangka pelaksanaan rakor menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/Kep.0022/BKPSD MD/2021. Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Honorer Daerah tahun anggaran 2021. Yang di pekerjakan di lingkungang pemda Morowali Sulawesi Tengah.

Pada hari ini Selasa 09/03/2021. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Morowali, Sulawesi Tengah telah menggelar rapat kordinasi, bertempat di ruang pola kantor Bupati Morowali, rakor tersebut mempertegas penegakan di siplin bagi pegawai harian lepas (PHL) di Kab. Morowali.

Sekertaris daerah (sekda) Moh. Jafar Hamid, telah membuka rakor yang di hadiri oleh kabid Alwan H. Abu Bakar, kasubid pembinaan di siplin dan peraturan kepegawaian Abdul Wahab Kalila serta di ikuti seluruh kepala sub bagian kepegawaian masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut penjatuhan sanksi dengan tegas agar tenaga honorer dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bahwa pertemuan itu guna menyepakati sanksi apa yang akan di barlakukan baik para PHL yang tidak produktif dalam bekerja di lingkungan pemda Morowali.

“Penegakan di siplin bagi PHL ini adalah sanksi agar ada kontrol bagi seluruh PHL yang malas dan jarang ikut apel pagi dan sore, intinya kita adakan kesepakatan terkait sanksi gaji yang harus di berikan berdasarkan presentase kehadiran mereka.” Jelas Alwan.

Saya berharap, semua kasubag kepegawaian sebagian perpanjangan tangan BKD dapat mendiskusikan dan menyepakati bersama, agar ada nya keseragaman aturan bagi seluruh OPD. Dan untuk di ketahui sanksi terhadap kedisiplinan sudah di jalankan OPD lainnya.

Lanjut, Alwan menguraikan beberapa hal menjadi tugas pokok PHL, di antaranya, menjunjung tinggi kedisiplinan, melaksanakan apel pagi-sore dan menjaga kode etik pegawai atau pedoman sikap kerja organisasi.
“Dengan tegas bahwa mekanisme penjatuhan sanksi harus di perhatikan”. Sanksi akan tertuang dalam surat edaran Bupati Morowali yang mengatur tentang dasar kinerja, mengangkat dan memberhentikan PHL di lingkungan pemda Kab. Morowali.

Hasil kesepakatan Rakor, peserta rapat menyepakati pemotongan gaji 5% perhari bagi honorer yang tidak hadir dalam 20 hari masa kerja. Pemotongan gaji otomatis dan jelas masuk ke kas daerah. Tutup.(Rpd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *