Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Satu Tahun Laporan Dugaan Pemalsuan Tandatangan di Polresta, Tidak Jelas Proses Hukumnya?

Pekanbaru, radar24jam.com

Satu tahun sudah kasus dugaan pemalsuan Tandatangan setelah dilaporkan oleh korban, Hariyanto ke Polresta Pekanbaru pada bulan Maret 2020, kini telah memasuki bulan Maret 2021 atau sudah se-tahun lamanya namun tidak ada kejelasan perkembangan proses hukumnya.

“Dalam kasus ini diduga ada konspirasi antara penjual inisial SL, MT, RH dan diduga diketahui oleh PH (Penasehat Hukum) para penjual, AS kepada pembeli sekaligus sebagai pemodal inisial, HM. Sedangkan pemilik Tanah yakni, Erna Srianom,” kata pihak korban kepada media ini beberapa waktu sebelumnya dalam tahun 2021.

Kuasa Hukum Hariyanto, Faigi’asa Bawamenewi, SH saat dikonfirmasi Wartawan media ini, Senin (8/3/2021) via telpon mengatakan, “Tanah itu tetap pada posisinya, namun bukan itu yang kita persoalkan saat ini, yang menjadi persoalan adalah kasus pemalsuan Tanda Tangan klien saya. Satu tahun setelah dilaporkan oleh klien saya namun tidak jelas sampai dimana proses hukumnya,” kata Faigi’asa.

Korban pemalsuan tandatangan ini, tambah Faigi lagi, adalah kliennya Hariyanto. “Penyidik mestinya fokus pada laporan korban ke Polresta Pekanbaru yaitu kasus pemalsuan tandatangan, pemalsuan ini adalah pidana karena telah mengorbankan klien saya. Jika kasus ini menurut Penyidik tidak masuk kategori pidana, ya kenapa tidak diterbitkan SP-3 nya?,” tanya Faigi.

Sebelumnya, lanjut Faigi, dugaan pemalsuan tandatangan ini, korban tidak tahu. Namun pada Tahun 2020, sekitar bulan Maret 2020, mantan Ketua RT setempat, Martoni dan Herman Susilo datang ke rumah korban memberitahu bahwa Tanah a.n.Srianom sudah dijual kepada Hermansyah yang dulunya katanya Pengembang Perumahan, namun pembangunan tidak jadi terlaksana, taunya tanah itu sudah ber-Sertifikat a.n.Hermansyah.

“Korban mengetahui ini setelah diberitahu Martoni saat datang ke rumah korban adanya pemalsuan tandatangan. Perkara ini sudah dilaporkan pada bulan Maret 2020, sekarang sudah memasuki Maret 2021, namun belum ada perkembangan dari Penyidik Polresta. Kalau kasus ini tidak ada pidananya, kenapa Polresta tidak SP-3 kan saja kasus ini, saya kesal dan kecewa karena proses hukumnya lamban, ada apa?,” ujarnya kesal.

Polresta beralasan dalam kasus ini ada dalil jual beli Tanah dari pihak Keluarga, itu tidak dipersoalkan, namun yang dipersoalkan oleh korban adalah kasus pemalsuan tanda tangannya. “Saya berharap kasus ini segera ditindaklanjuti proses hukumnya, namun apa bila Polresta menganggap kasus ini tidak ada unsur pidana, maka segeralah terbitkan SP-3 nya,” tutup Faigi’asa.

Dalam kasus dugaan pemalsuan Tandatangan ini, Penyidik dari Polresta Pekanbaru, Bripka.Jaka saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Senin (8/3/2021) sekitar pukul 10.54.WIB, namun pesan yang dikirimkan hanya dibaca (contreng ✓✓) warna biru, tetapi tidak membalasnya. (Bw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *