Radar 24jam

Radar Nusantara Group

DI TANGAN MAKHAMAH PARTAI DEMOKRAT, NASIB ANGGOTA DPRD TERINDIKASI NARKOBA.

Sulawesi Tengah, radar24jam.com

Morowali, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senyum sapa kepada wartawan Drs.Anwar Hafid,M.Si mengatakan terkait salah satu anggota DPRD Kabupaten Morowali yang terindikasi Narkoba prosesnya tinggal menunggu keputusam Makamah Partai.penyataan tersebut disampaikan saat dikonfirmasi oleh beberapa Wartawan usai pertandingan exsibisi di Stadion mini Fonuasingko, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Sulteng. Jumat(5/3/2021).

Menurutnya bahwa, terkait masalah ada salah satu anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Partai Demokrat yang terindikasi mengunakan Narkoba tersebut.
Jadi kami di Partai Demoktrat itu meknismenya, salah seorang misalnya terindikasi misalnya atau kedapatan kasus korupsi dan nakoba sangat penting.

Kalau misalnya sudah mempunyai kekuatan hukum, pasti. awalnya kita akan non aktifkan misalnya punya jabatan Bupati di non aktifkan dulu dari jabatan, kemudian kalau misalnya anggota Dewan maka kita non aktifkan, tetapi kita masih menunggu keputusan ingkrah dari pihak pengadilan.

“Setelah itu dari pengadilan, kita ajukan ke Makamah Partai dan terkait prosesnya Pak Aksa itu kita sudah ajukan ke Makamah Partai dan tinggal menunggu saja. karena ini gonjang ganjing masalah KLB ini, masalah ini agak terhambat prosesnya.Kata Drs Anwar Hafid,M.Si selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah dan Anggota DPR RI “.

Lanjutnya, Nantinya yang bersangkutan pasti akan dipanggil dan kita belum tau apa keputusan DPP , masalah pemberhentian itu adalah multak kewenangan DPP Partai Demokrat ,tidak ada kewenagan DPC maupun DPD untuk memecat seseorang.

Dan kasus ini, kasusnya ada dua kita punya kewenangan pemecatan anggota terhadap Partai atau melanggar ADRT misalnya.nah prosesnya kita sudah berjalan,akan tetapi persoalan Dewan itu bukan ranah kita. Ujarnya.

Masih Kata Anwar Hafid, “Sampai hari ini masih dalam proses karena misalnya pemecatan oleh Makamah Partai, nanti makamah Partai yang akan memutuskan apakah di pecat atau tidak, kalau dia dipecat sebagai anggota Partai otomatis gugur sebagai anggota Dewan , tapi untuk memberhentikan dari Anggota DPR ,saya tidak punya kewengangan .
Kalau proses PAW itu setelah ada keputusan dari Makamah Partai” Tandasnya.(Ridhwan H Padoma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *