Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Diduga” Status Dan Photo Kadis Koperindag Tojo una-una Berada Di MK Di sorot”

Bawaslu dan KPU Jangan Pura-Pura Tidur Kalian Seharusnya mengawasiBukan Makan Gaji Buta..!!!

Jakarta, radar24jam.com

Kelakuan yang tidak pantas dan tidak patut di contohi yang di tunjukan oleh pejabat daerah dengan turut berpolitik praktis saat Pilkada saat ini  yang masih berproses di MK menjadi perbincangan hangat.”Hal itu di tujukan oleh oknum kepala dinas di salah satu daerah yakni Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Suawesi Tengah dengan gamblangnya berpose di depan gedung lembaga negara Mahkama Konstitusi (MK) Jakarta dan membuat status yang di duga provaganda kepada Masyarakat kabupaten Tojo una-una dan lebih menguatkan lagi
Postingan kadis koperindag itu bisa  memperkuat tentang laporan pelanggaran yang di anggap Bawaslu TDK memenuhi unsur tentang ke tidak netralan ASN di pilkada kemarin apalagi nama kadis koperindag (kusno) salah satu yg terlapor disini cukup jelas Bawaslu melihat bukti yang akurat tandasnya.

Disamping itu juga status dengn Akun Moh Kusno menjadi perbincangan hangat pasalnya dia adalah pegawai Negeri sipil (PNS) yang saat ini menjabat kepala dinas Koperasi dan perdagangan Kabupaten Tojo Una Una.”Dimana status yang berbunyi “BUKAN SIDANG DI TUNDA, SAYA BARU KELUAR DARI GEDUNG MK, Hanya

Penjadwalan MK terdistribusi dalam 2 tahap, Tahap pertama Daerah yang melewati Ambang Batas (selisih suara lebih dar 2 persen  itu yg terjadwal tgl 15 sd 18 hasilx  ada Keputusan sela artinya bisa Lanjut atau tolak. 

untuk yg kurang dari Ambang batas (selisih suara kurang dr 2 persen) termasuk Kabupaten Tojo Una una di Jadwalkan/disidangkan tgl 28 pebruari sd tgl 8 Maret 2021.

TIDAK ADA YANG PERLU DI RAGUKAN

ALLAHU AKBAR,

MERDEKA, 

NKRI DAN MAD-ILHAM

HARGA MATI.

“hal ini membuat sejumlah pemerhati angkat bicara “Seharusnya oknum kadis ini tidak masuk dalam rana politik sebab hal itu dilarang ,seperti komen salah satu jurnalis ibu kota mengatakan dengan tegas bahwa seorang PNS apalagi dia adalah  pejabat daerah tidak bisa turut berpolitik praktis apa terlebih membuat status yang seakan akan dirinya telah memdapatkan keterangan terkait sengketa pilkada yang sedang berproses di MK tegas  Ketua Komunitas Aliansi Jurnalis Indonesia Timur (AJIT), Domi Lewuk.

Menurut ketua Ajit “Apa yang  di sampaikan Kadis itu tidak paham  benar dan hanya memprovokasi antara kedua pendukung yang saat ini sedang  bersengketa di MK.

ketua Ajit itu juga menegaskan bahwa  ASN tidak bisa memihak ke salah satu Paslon apalagi menjadi team sukses walaupun petahana.. itu sudah sangat salah kaprah.”Nantilah kita  akan konfirmasi terkait SPPD oknum kadis itu,apakah  ditugaskan Bupati untuk memantau soal politik di MK atau kemana? Biar DEPDAGRI bisa cepat respon dan mengambil sikap  tegas kepada ASN yang berpolitik praktis apa bila di panggil nanti untuk memper tangung jawaban memberikan penjelasan,jelasnya.

“Iya saya akan komfirmasi langsung oknum Pejabat ini dalam rangka apa kejakarta ?apakah dia mengunakan SPPD dengan agenda ke MK atau kemana ujarnya.

“Tentang Etika dan Netralitas PNS

Terkait pose foto pengunggah dgn mengenakan seragam dinas institusi terkait yang dilampirkan dengan foto Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tentu menimbulkan pertanyaan bahkan dugaan “ketidaknetralan” ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP)No.42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kita ketahui  bersama bahwa PNS dilarang  keras  melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, tegasnya.

Selain itu, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 

Dalam UU Pilkada secara tegas bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. 

PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, 

PNS pun dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial. 

Jangankan itu, Foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik jugukti a disinggung untuk menghindari pelanggaran Kode Etik ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat. 

Karena itu, Ketua Komunitas Aliansi Jurnalis Indonesia Timur (AJIT), Domi Lewuk berharap , Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti menyalahi aturan kode etik ASN sebagaimana diatur dalam PP No.42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semoga peraturan tesebut dapat meminimalisir pelanggaran kode etik ASN. 

Berikut contoh larangan dimaksud:
PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Yang jelas oknum Pejabat asal Tojo Una Una ini telah melanggar aturan dan harus di tindak tegas oleh departemen dalam negeri RI (DEPDAGRI) tegas ketua Aliansi Jurnalis Indonesia timur (Ajit).Arief.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *