Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Supir Sengsara, Mafia CPO Gelisah?

RIAU, radar24jam.com

Sejumlah Supir CPO di Riau mengeluh, menjerit hingga mangaku sengsara karena beberapa lokasi usaha CPO tidak seperti biasanya beroperasi, bahkan ada yang sudah mulai menutup karena para Supir tidak sanggup mengantar CPO dengan alasan tidak cukup pendapatannya.

Alasan Supir yaitu, gaji atau biaya perjalanan mereka sehari-hari tidak mencukupi karena pihak pengusaha CPO tidak bisa mensejahterakan para Supirnya. Bahkan, untuk biaya sehari hingga dua hari perjalanan Supir, sangat terbatas. Sementara jika terjadi kerusakan mobil di lapangan atau melebihi dari dua hari ditanggung oleh Supir.

Batas toleransi pengangkutan terhadap Supir, tidak sama dengan toleransinya yang diberikan oleh PKS kepada pengangkutan. Misalnya, PKS memberikan toleransi 0,3 kepada pengangkutan, tapi pengangkutan memberikan toleransi hanya 0,2 kepada Supir. Artinya ini termasuk penekanan terhadap Supir tersebut. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah Supir yang tidak mau identitasnya dipublikasi kepada team investigasi.

“Kami para Supir benar-benar sengsara atas hal ini, inilah keluhan kami selama belasan tahun kami bekerja di sini. Harapan kami, supaya pengusaha CPO memperhatikan nasib kami ke depan. Pertama, biaya operasional atau gaji kami supaya dinaikan sehingga kebutuhan nafkah Keluarga kami tercukupi. Supaya keuntungan pengusaha CPO menjadi bagian kesejahteraan kami juga,” kata sejumlah Supir kepada team kolaborasi investigasi lapangan di Wilayah Duri, Bengkalis dan Dumai-Riau. Selasa (16/2/2021)

Team Kolaborasi investigasi lapangan yang dikoordinir oleh Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) Riau yang turun ke lapangan pada Selasa, 16 Februari 2021 menyisir lintas Duri, Bengkalis – Dumai, berupaya  menemui beberapa pengusaha CPO, Timbangan hingga Pos TPR yang dikelola Dishub setempat, atas keluhan sejumlah Supir ini, namun terlihat beberapa lokasi penampungan CPO tidak beroperasi.

Sebelum sampai ke Kota Duri, team melihat Jembaran Timbang di Balai Raja, kadang dibuka dan kadang ditutup. Apakah sudah ada Izin resmi dibuka atau tidak, team belum mendapat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan di lokasi pos TPR lintas Duri – Dumai, team juga berhasil mendapatkan keterangan sejumlah Supir terkait dana setoran ke TPR atas penggunaan lintas Jalan Negara sebesar Rp55.000 per Karcis atau per mobil, namun para Supir mengakui tidak mengetahui kegunaan dana itu oleh TPR Dishub setempat.

“Kami setor Rp55.000 sekali jalan pak, namun kami tidak tahu kegunaan dana itu oleh Dishub, apakah masuk Kas PAD untuk perbaikan jalan yang rusak yang dilintasi kendaraan bermuatan CPO yang berlebihan tonase atau hanya masuk kantong oknum, harapan kami itujuga perlu di Audit oleh BPK RI Perwakilan Riau,” ungkap para Supir yang meminta tidak ditulis nama-nama mereka di media ini.

Dalam waktu bersamaan, petugas TPR di Bagan Besar yang ditemui team inisial Sy dan Mh tidak banyak berkomentar, beberapa orang berada di tengah jalan menyetop mobil CPO, namun saat team tueun, petugas langsung berhenti menyetop kendaraan CPO. Pada saat team meninggalkan lokasi, petugas kembali melakukan aktivitasnya menyetop mobil CPO. Petugas TPR mengatakan bahwa tidak punya wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan keterangan PERS. 

“Komandan kami sedang rapat di Dumai, demikian juga dengan Kepala Dinas Perhubungan sedang mengikuti rapat bersama yang lainnya. Kami tidak punya wewenang dan tanggung jawab memberikan keterangan Pers, kami hanya Honor yang menjalankan perintah atasan,” ujar kedua petugas TPR tersebut.

Terkait dengan volume kendaraan angkutan CPO milik beberapa perusahaan yang beroperasi di Riau, team juga telah melakukan pengukuran mulai dari Tarik Sumbu, Sasis, Panjang Tanki, Tinggi dan Lebar Tanki serta muatan yang diperkirakan rata-rata mencapai kurang lebih 30 Ton. Salah satunya, panjang Sumbu 6,80 meter. Sasis 12 meter. Panjang Tanki 8,50 meter. Lebar 240 cm. Tinggi 170 cm. 

“Kami dari LPPHI sangat prihatin dengan nasib sejumlah Supir ini. Bahkan, team sampai merogoh kantong untuk membantu para Supir tersebut. Sebab, dari pengakuan para Supir, mereka hanya mengharapkan toleransi dari PKS untuk dapat mengantarkan kendaraan bermuatan CPO tersebut hingga ke tempat pembongkaran di Dumai.

Kami dari LPPH mengharapkan kepada pengusaha CPO memperhatikan nasib para Supir-nya. Menurut info dari para Supir itu, tanggung jawab-nya mengantar CPO ke daerah sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perintah pengangkutan. Namun dari pihak pengusaha haruslah menjalankan tanggung jawab terhadap Supir-Supir tersebut,” kata Ketua Harian DPP LPPHI, Rafiq bersama Sekum DPP LPPHI, Popy Ariska, SH dan beberapa Media Elektronik yang langsung turun bersama team ke lokasi menindaklanjuti informasi dari masyarakat.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada salah satu Pimpinan perusahaan CPO, Willy dan Aguan, Rabu (17/2/2021) melalui telpon genggam 08211288xxxx dan 081162xxxx, namun tidak merespon, nada sambungan masuk hingga dua kali, dua kali pula dimatikan. Tanggapan pihak pengusaha CPO belum diperoleh hingga tayangnya berita ini. *(bw)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *