Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Terkait, Dugaan KKN Bimtek BPD, Inspektorat Banyuasin Diminta Bekerja

BANYUASIN, radar24jam.com

Terkait adanya dugaan telah terjadi Praktek KKN dalam Kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi seluruh anggota BPD se kabupaten Banyuasin. Pihak inspektorat kabupaten Banyuasin diminta secara proaktif melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang terkait.

“Kita minta, pihak inspektorat kabupaten Banyuasin segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak terkait dalam pelaksanaan Bimtek anggota BPD yang disinyalir telah terjadi penyimpangan,” tegas Ketua DPD Aliansi Indonesia Sumatera Selatan Syamsuddin Djoesman kepada wartawan.

Dijelaskan Syamsuddin, pihak inspektorat kabupaten Banyuasin, seharusnya dapat lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan pemerintahan. Apalagi, menurutnya permasalahan bimtek anggota BPD Banyuasin ini sudah ramai diberitakan oleh media.

“Kami berharap pihak inspektorat kabupaten banyuasin dapat bergerak cepat dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang berkaitan dengan bimtek anggota BPD, karena memang ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab inspektorat,” harapnya.

Sementara itu, kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin Zakirin saat dikonfirmasi pesan whatsapp di no 08131128XXXX mengatakan ” pembinaan BPD dalam peningkatan kompetensi berdasarkan pasal 65 ayat 1,2 dan 3 Permendagri 110 tahun 2016 dapat dilakukan di tingkat nasional,  Provinsi dan Kab/Kota. Kemudian bila merujuk pasal 69 huruf c Permendagri dimaksud, diperkenankan untuk pendanaannya bersumber dari APBDes.

” Jika melihat ketentuan tersebut artinya ada kewenangan Kabupaten untuk melaksanakan pendidikan/pelatihan/bimtek ke BPD yang baru terpilih dan diperkenankan sumber dananya dari APBDes masing2 desa yang ikut serta, syaratnya dianggarkan dalam APBDes tersebut.

” Nara sumber dalam kegiatan peningkatan kompetensi BPD ini sebaiknya dan diutamakan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mengingat narasumber tersebut memiliki kompetensi dan bersertifikat, sehingga anggota BPD tersebut benar2 mendapatkan pemahaman, akan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas nantinya. 

Akan sangat sulit menghadirkan narasumber tersebut bila pelaksanannya dilakukan d setiap desa atau setiap kecamatan karena akan membutuhkan waktu yang lama.

” Setiap desa wajib mempertangung jawabkan dana yang dikeluarkan untuk masing2 peserta, sedangkan untuk pertanyaan laporan keuangan atas kegiatan pelatihan dimaksud baikny rekan2 media mempertanyakan langsung ke pihak ketiga yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut dan itu juga wajib ada laporannya” .Ujar nya. 

Seperti diberitakan sebelumnya pada tanggal 24 sampai 27 agustus 2020 lalu di Hotel The Zuri transmart dan Hotel Wyadham Palembang telah dilaksanakan bimtek bagi anggota BPD se kabupaten Banyuasin. Dalam kegiatan itu diduga telah terjadi praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Dimana Bimtek yang menghabiskan dana milyaran itu diduga tidak memiliki laporan keuangan. Bahkan, pihak desa harus mengeluarkan Dana Desa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Padahal, dalam setiap pelatihan itu biasanya sudah dianggarkan melalui APBD kabupaten.

Sementara pihak Dinas PMD kabupaten Banyuasin mengaku tidak terlibat langsung dalam kegiatan Bimtek anggota BPD itu, melainkan pihak ketigalah yang menjadi penyelenggaranya. (Hadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *