Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Ketua BPD ; Kades Lubuk Kumbung Diduga Fiktif”Mentilap Dana Desa, Tahun Anggaran 2020

MURATARA, radar24jam.com

Berdasarkan anggaran Pagu Dana Desa(DD) tahun 2020 Desa Lubuk kumbung Kecamatan Karang jaya,Kabupaten Musirawas Utara(Muratara) Provinsi Sum-sel

Ada beberapa temuan yang mengindikasikan kegiatan proyek fisik dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Kumbung Muhamad Harlian ,di duga Fiktif Mentilap Dana Desa tahun anggaran 2020
Sebagai perbuatan kejahatan Kesengajaan yang menyalahi aturan berindikasi Korupsi merugikan Negara sesuai UU nomor 6 tentang Desa,atas perubahan PP nomor 60 tahun 2014, dan PP nomor 22 tahun 2015, PP nomor 8 tahun 2016 dan UU nomor 31 tahun 1999 Dengan ancaman 20 tahun penjara.
Ketua BPD Lubuk Kumbung saat di wawancarai wartawan Radar Jakrta net.pada beberapa hari yang lalu, Selasa (19/1)di tempat kediaman nya.mengatakan, ada beberapa temuan yang diduga menyalahi kewenangan yang dilakukan oleh kepala Desa Lubuk Kumbung diduga Mentilap Dana Desa 

Diantaranya Dana Desa (DD)yang diduga fiktif,dan yang telah di sengaja di Tilap sbb:1.Pengadaan teknologi tepat guna pengembangan ekonomi Pedesaan non pertanian.2.Penanggungan bencana3.Pernyataan modal Desa.
Sedangkan menurut Hen pelaksanaan Dana Desa(DD) yang diduga Mentilap Dana Desa  diantaranya.1.Pembangunan rehabilitas peningkatan pasilitas umum MCK sebanyak 49 titik.2.Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasa non formal milik Desa(Honor,pakaian dan lain-lain)3. Pengembangan/Rehabilitas/Peningkatan jalan lingkungan pemukiman warga(dipilih)4. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa(obat, insentif,KB,dan lain-lain)5. Pengembangan posyandu (makan tambahan,Kls bumil,lansia,insentif)
“Karna kita dari pengawasan,Setelah kita lihat SPJ Pagu Dana Desa(DD) anggaran tahun 2020 Desa Lubuk Kumbung  disinyalir ada  tiga item diduga fiktif dan lima item diduga Mark Up,”ungkap ketua BPD
Hen juga menambahkan,pihak nya berharap kepada lembaga berwenang khususnya BPK  agar segerah kembali  mengaudit tentang pelaksanaan Anggaran Dana Desa(DD) Lubuk kumbung.
“Karna ini menyakut keuangan Negara, sesuai UU no 6 tahun 2014 ya berharap kepada BPK agar segera mengaudit Dana Desa lubuk kumbung,kalau sekiranya ditemukan kerugian Negara, maka kami mintak kepada Aparat penegaHukum (APH) agar sege.rah ditindak sesuai Dengan Sanksi hukum yang berlaku,,”Tegas ia

Kepala Desa Lubuk Kumbung Saat di Komfirmasi Lewat Whatt Appt dia Mengatakan ke awak wartawan,dia tidak Mau Memaparkan Sebenarnya seolah-Olah dirnya Tidak Merasa adanya  Kesalahan,”Katanya
Sementara itu Rina yang bertugas sebagai Bidan Desa Lubuk Kumbung juga memaparkan,terkait anggaran  Pelaksanaan pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa(obat,KB,) dan pengembangan Posyandu (makanan tambahan ,kls bumil, insentif) pihak nya tidak mengetahui,selain di belikan Kepala Desa Cuma  timbangan bayi,timbangan dewasa dan makanan tambahan.
“Kalau masalah berapa dana tersebut saya tidak tahu,cuma yang di berikan oleh Kades hanya timbangan bayi dan timbangan dewasa serta dikasi makanan bergizi,”jelas Rina.
(A.rmn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *