Radar 24jam

Radar Nusantara Group

Didampingi Kuasa Hukum, Kepala MDT Muawanah Layangkan Gugatan Ke PN Pandeglang Pandeglang.

Didampingi Kuasa Hukum, Kepala MDT Muawanah Layangkan Gugatan Ke PN Pandeglang  Pandeglang, Radar Nusantara  Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Muawanah Kp.Situ Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Omih Halimah (31) didampingi Kuasa Hukum nya melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dugaan perbuatan oknum guru salah satu SD Negeri  di Kecamatan Cigeulis berinisial ISS alias Iw ke Pengadilan Negeri Pandeglang.  "Siapapun tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat, apalagi menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) MDT untuk terdampak Covid-19 dari pemerintah," tegasnya, di Kantor Hukum AM Munir & Rekan, Perumahan Rika Residen Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, Senin (18/1/21).  Selain sudah mendaftar perkaranya ke Pengadilan, pihaknya mengaku akan juga segera melaporkan perihal ini ke Polda Banten, Insya Allah dalam minggu ini kami akan segera melaporkannya ke pihak yang berwajib agar ada tindakan hukum nyata terhadap ISS dan juga oknum pihak Bank yang diduga bermain dibalik semua ini," Kata Misbakhul Munir.  "Kok pihak Bank semudah itu mengeluarkan dana ke orang yang bukan merupakan Kepala Madrasah dan seharusnya pihak Kemenag Kabupaten Pandeglang memberikan salinan data atas siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut," imbuhnya.  Dijelaskannya, seharusnya pihak Bank melakukan verifikasi baik nama Madrasah dan kepala Madrasah nya sesuai data yang diberikan oleh Kemenag Pandeglang, beber Misbakhul Munir yang menjelaskan langkah yang seharusnya dilakukan pihak pihak terkait.  Menurutnya apabila langkah itu dilakukan maka tidak ada orang lain yang mengaku sebagai Kepala Madrasah yang menggunakan di duga data palsu.  "Maka dari itu atas perihal tersebut kami sebagai tim kuasa hukum jelas akan menindak tegas ISS dkk agar bisa diketahui sudah berapa kali dia memalsukan data sekolah dan berapa kali mengeruk dana bantuan pemerintah, dikarenakan perbuatan ISS tersebut jelas merupakan tindak pidana sebagaimana pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,"terang nya.  Sementara ISS saat hendak dikonfirmasi melalui telepon genggam dan WA ke nomor 08191422XXXX belum bisa memberikan komentarnya. (Iwan RN).

Pandeglang : Radar24jam.com

Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Muawanah Kp.Situ Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Omih Halimah (31) didampingi Kuasa Hukum nya melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dugaan perbuatan oknum guru salah satu SD Negeri  di Kecamatan Cigeulis berinisial ISS alias Iw ke Pengadilan Negeri Pandeglang.

“Siapapun tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat, apalagi menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) MDT untuk terdampak Covid-19 dari pemerintah,” tegasnya, di Kantor Hukum AM Munir & Rekan, Perumahan Rika Residen Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, Senin (18/1/21).

Selain sudah mendaftar perkaranya ke Pengadilan, pihaknya mengaku akan juga segera melaporkan perihal ini ke Polda Banten, Insya Allah dalam minggu ini kami akan segera melaporkannya ke pihak yang berwajib agar ada tindakan hukum nyata terhadap ISS dan juga oknum pihak Bank yang diduga bermain dibalik semua ini,” Kata Misbakhul Munir.

“Kok pihak Bank semudah itu mengeluarkan dana ke orang yang bukan merupakan Kepala Madrasah dan seharusnya pihak Kemenag Kabupaten Pandeglang memberikan salinan data atas siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut,” imbuhnya.

Dijelaskannya, seharusnya pihak Bank melakukan verifikasi baik nama Madrasah dan kepala Madrasah nya sesuai data yang diberikan oleh Kemenag Pandeglang, beber Misbakhul Munir yang menjelaskan langkah yang seharusnya dilakukan pihak pihak terkait.

Menurutnya apabila langkah itu dilakukan maka tidak ada orang lain yang mengaku sebagai Kepala Madrasah yang menggunakan di duga data palsu.

“Maka dari itu atas perihal tersebut kami sebagai tim kuasa hukum jelas akan menindak tegas ISS dkk agar bisa diketahui sudah berapa kali dia memalsukan data sekolah dan berapa kali mengeruk dana bantuan pemerintah, dikarenakan perbuatan ISS tersebut jelas merupakan tindak pidana sebagaimana pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,”terang nya.

Sementara ISS saat hendak dikonfirmasi melalui telepon genggam dan WA ke nomor 08191422XXXX belum bisa memberikan komentarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *