Radar 24jam

Radar Nusantara Group

PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL

Batu Bara : Radar24jam.com

Robert Simanjuntak.SH Pelaksana Harian LPPNRI Sumut dan Agus Sitohang Ketua PC KCBI Batu bara, di Salah satu ruangan Kantor Inspektorat di Indra Pura,  Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Jum’at Petang, (08/01/2020).

Robert menuturkan, salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas “peran” Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal ini sejalan dengan peran “pengawasan intern” untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi.

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian “Intern” Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan “Daerah” tahun 2012 pada Point Penajaman “Pengawasan” angka 4 menetapkan perumusan “peran” dari “Inspektorat Daerah” Kabupaten / Kota.

Demikian halnya dalam organisasi pemerintah kabupaten batu bara, fungsi “pengawasan” merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Bupati, ujar Robert.

Lanjut Agus Sitohang, Maksud “pengawasan” itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.

Sedangkan tujuan “pengawasan” itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka diharapkan  rumusan “pengawasan” bukan sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan di masa datang.

Kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Kesalahan harus ditebus dengan sanksi / hukuman. Dan  bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang.

Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat Bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Robert dan Agus tujuan ke Inspektorat, sebenarnya ada yang ingin kita klarifikasi terkait bagaimana mekanisme Pengauditan laporan pertanggung jawaban para pengguna anggaran uang Negara untuk tahun 2020 lalu, atas pengauditan yang dilaksanakan inspektorat.

Namun kita sangat menyayangkan, tidak ada yang bisa memberikan klarifikasi menurut staf auditor. Klarifikasi kepada Kakan Inspektorat atau Irban saja, hari ini mereka tugas luar, ujar Agus.(Sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *